Pengangkatan Ginandjar Kartasasmita sebagai Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada 1983 menjadi tonggak penting dalam penguatan peran pelaku usaha nasional. Lewat mandat tersebut, pembinaan terhadap pengusaha domestik melahirkan deretan nama yang di kemudian hari dikenal luas di panggung ekonomi dan politik Indonesia.
Kiprah tersebut melahirkan kelompok figur yang kerap dijuluki "Ginandjar Boys". Sejumlah nama besar yang tumbuh melalui dorongan dan pembinaannya antara lain Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, hingga Fahmi Idris. Catatan perjalanan pengabdian ini turut diulas oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kata pengantar buku biografi setebal sekitar 500 halaman berjudul Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa karya Suhartono dkk. yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas.
Rekam Jejak Birokrasi dan Momen Kritis 1998
Pria kelahiran 9 April 1941 yang akrab disapa "Jhonny" ini mengawali langkahnya di pemerintahan sejak 1965, usai menempuh pendidikan di Kolese Kanisius Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), serta studi teknik kimia di Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, Jepang. Pengabdian panjangnya melintasi era kepemimpinan Presiden Soekarno, tiga dekade lebih pemerintahan Soeharto, hingga fase Reformasi.
Syarat Bencana Nasional Diubah MK, Ini Indikatornya
Selain mengawal program peningkatan produk dalam negeri, Ginandjar pernah mengemban amanat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Peran krusial tercatat saat masa krisis politik 1998. Pada 20 Mei 1998, Ginandjar bersama 13 menteri lainnya mengambil sikap menolak bergabung dalam kabinet baru bentukan Presiden Soeharto melalui Deklarasi Bappenas. Setelah peralihan kekuasaan, Presiden BJ Habibie menunjuknya sebagai Menko Ekuin dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Soeharto sempat mengirimkan surat ucapan selamat atas posisi barunya itu pada 22 Mei 1998, yang dibalas Ginandjar lima hari berselang.
Wamendagri Minta DPRD Tingkatkan Kapasitas dan Pengawasan Pemda
Menghadapi Tuduhan Hukum hingga Lembaga Parlemen
Perjalanan karier Ginandjar sempat menghadapi ujian berat pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat berada di Boston, Amerika Serikat, ia bertolak kembali ke Jakarta guna memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi. Ginandjar mendatangi Gedung Bundar dengan kursi roda dan penyangga leher sebelum sempat ditahan. Status tahanan gugur setelah ia memenangi praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga akhirnya Kejaksaan Agung resmi mencabut status tersangkanya pada 2009.
Di panggung legislatif dan kelembagaan negara, Ginandjar menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 1999–2004. Ia kemudian terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pertama untuk periode 2004–2009, serta melanjutkan pengabdian sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.
