Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah resmi menarik pernyataan terkait wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Keputusan ini sekaligus memastikan Gerindra keluar dari barisan sikap bersama lintas partai yang sempat menyuarakan rencana pemakzulan tersebut.
Sebelumnya, wacana pemakzulan Masinton digulirkan oleh gabungan lima partai politik di Tapteng, yakni Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, PKB, dan PAN. Alasan yang diangkat koalisi tersebut saat itu adalah sorotan terhadap rendahnya realisasi anggaran daerah, di mana serapan APBD Kabupaten Tapteng tahun 2026 dilaporkan baru menyentuh angka 30 persen per Agustus.
Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, menyampaikan pembatalan sikap itu secara terbuka melalui keterangan video. Hazmi menegaskan pihaknya mencabut seluruh pernyataan yang sebelumnya disampaikan bersama perwakilan empat partai lainnya dan menyatakan Gerindra tidak lagi terlibat dalam kesepakatan pemakzulan bupati.
Anak Krakatau Erupsi Hari Ini, BMKG Sebut Abu Vulkanik Tak Lewat DKI
Langkah penarikan dukungan pemakzulan ini dipertegas oleh Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo. Ade menjelaskan bahwa manuver yang sempat diambil pengurus DPC Tapteng berlangsung di luar koordinasi struktural DPD maupun DPP Partai Gerindra.
Menurut Ade, Gerindra memilih berkomitmen menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan daerah. Gerindra Sumut mengimbau semua pihak untuk bersatu dan saling mendukung, terutama dalam mempercepat proses penanganan serta pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
4 Gunung Meletus Hari Ini, Ili Lewotolok, Ibu, Anak Krakatau, Semeru
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menanggapi dinamika politik di wilayahnya dengan mengajak seluruh elemen pemerintahan, tokoh, dan masyarakat untuk menyudahi tarik-menarik kepentingan politik. Ia menekankan agar energi daerah dipusatkan pada agenda rehabilitasi bencana serta keberlanjutan pembangunan.
Masinton memaparkan bahwa program bantuan jaminan hidup (jadup) untuk warga terdampak bencana telah disalurkan secara langsung kepada sekitar 10.752 kepala keluarga atau sekitar 46.000 jiwa. Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, penyaluran tahap berikutnya disiapkan bagi sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa dan direncanakan terealisasi pada September 2026.
