Bagaimana langkah terbaik untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan konservasi yang memiliki medan sulit? Pertanyaan ini menjadi sangat krusial mengingat hambatan geografis sering kali membuat api cepat meluas sebelum sempat ditangani. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPR RI mendorong pembenahan teknologi pemantauan dan sistem deteksi dini di wilayah rawan.
Mengapa pemadaman karhutla di kawasan taman nasional sering kali mengalami hambatan serius?
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menjelaskan bahwa beberapa titik kebakaran di kawasan taman nasional sangat sulit dijangkau oleh regu darat. Sebagai contoh, medan di sejumlah titik di kawasan Tengger memiliki rintangan geografis yang berat. Kondisi ini membuat pergerakan personel darat menjadi terbatas, sehingga metode pengeboman air (water bombing) dinilai sebagai langkah paling tepat untuk memadamkan api.
Bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi kendala operasional di lapangan?
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Untuk menyiasati kendala medan yang ekstrem, Daniel Johan mendorong pelaksanaan operasi pemadaman yang lebih sistematis dengan mengandalkan dukungan teknologi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemantauan titik api secara seketika (real-time) menggunakan pesawat nirawak atau drone. Informasi yang dikumpulkan oleh pesawat nirawak tersebut nantinya menjadi acuan dalam menetapkan target utama pengeboman air, sehingga upaya pemadaman berjalan lebih efisien dan akurat.
Mengapa evaluasi terhadap sistem peringatan dini menjadi fokus utama DPR?
Terkait penanganan kebakaran di area pelestarian alam, perwakilan rakyat menyoroti perlunya penilaian ulang terhadap sistem peringatan dini secara menyeluruh. Daniel Johan menilai kesiapan mitigasi di kawasan konservasi perlu dievaluasi kembali, termasuk melalui investasi pada sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan drone dan satelit. Guna mencegah meluasnya titik api dan menjaga keamanan para petugas, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman juga mendesak BNPB untuk segera memetakan potensi risiko akibat fenomena El Nino pada tahun 2026. Kesiapsiagaan ini sejalan dengan penyampaian Menko Polkam mengenai peningkatan kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman karhutla di enam provinsi.
Bagaimana koordinasi dan dukungan anggaran yang disiapkan untuk petugas lapangan?
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Pemerintah pusat didorong oleh Komisi IV DPR RI agar menjamin ketersediaan dana dan kebutuhan logistik bagi para personel yang beroperasi langsung di lokasi kejadian. Sinergi antarinstansi, termasuk BNPB, BPBD, Balai Besar TNBTS, aparat TNI dan Polri, serta tenaga sukarela, harus semakin dioptimalkan agar penanganan berjalan lancar. Sebagai wujud nyata penanganan terpadu, sebuah regu gabungan dari unsur BPBD, aparat TNI dan Polri, Perhutani, serta LMDH tercatat telah memadamkan api yang melanda lahan seluas lebih kurang empat hektare.
Apa saja agenda lain yang tengah diawasi oleh Komisi IV DPR RI saat ini?
Selain penanganan karhutla, Komisi IV DPR RI aktif mengawal berbagai isu lingkungan dan ketahanan pangan. Sebuah tim pencari fakta telah dibentuk oleh Komisi IV untuk mengevaluasi imbas sosial dan lingkungan akibat aktivitas pembuangan tailing PT Freeport Indonesia di wilayah Timika, Papua Tengah. Di ranah pelestarian satwa, Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR RI telah menyerahkan apresiasi kepada 23 anggota regu gabungan atas keberhasilan mereka mencegah perburuan ilegal di kawasan TN Komodo. Rombongan Komisi IV juga mengadakan peninjauan khusus ke Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten pada Jumat (10/7) guna mengikuti kegiatan panen raya padi demplot di lahan seluas 30 hektare. Terkait sektor pangan, melihat keberhasilan Indonesia meraih kemandirian pasokan beras pada tahun 2025, Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meyakini bahwa sasaran swasembada pangan secara nasional di tahun 2029 dapat direalisasikan.
