Alokasi anggaran subsidi energi pada APBN 2026 tercatat mencapai sekitar Rp210,1 triliun. Namun, rencana pemerintah membatasi akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih berhadapan dengan perbaikan basis data penerima.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa data kelompok masyarakat desil 9 dan 10 saat ini sedang diperbaiki. Pembenahan tersebut dilakukan menyusul maraknya protes masyarakat yang keberatan dimasukkan ke dalam kategori desil 9 dan 10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), lantaran kondisi ekonomi mereka dinilai tidak mencerminkan kriteria kelompok mampu.
Pemerintah pusat sebelumnya merancang aturan yang melarang golongan desil 9 dan 10 membeli Pertalite dan Solar. Pada 26 Agustus 2026, pemerintah mengonfirmasi bahwa sistem pembatasan untuk kedua desil tersebut tengah disiapkan beriringan dengan pemutakhiran DTSEN. Terkait eksekusinya, Purbaya sempat membuka opsi untuk menguji coba kebijakan tersebut pada desil 10 terlebih dahulu. Pembatasan pada desil 10 saja diperkirakan dapat menghemat sekitar 10 persen dari total anggaran subsidi energi.
18.504 Personel Dikerahkan Amankan Demo di Jakarta Hari Ini
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pembatasan Pertalite berbasis desil masih memungkinkan untuk direalisasikan pada 2026, dengan catatan penerapannya dilakukan secara terbatas dan bertahap.
Menurut Syafruddin, kendala utama kebijakan ini bukan terletak pada kesiapan sistem atau teknologi Pertamina, melainkan risiko salah sasaran akibat disparitas data kesejahteraan dengan kondisi lapangan. Penerapan serentak di tengah perdebatan data berisiko menimbulkan exclusion error yang dapat memberatkan pekerja komuter, pelaku usaha kecil, hingga rumah tangga rentan yang bergantung pada kendaraan operasional.
Garuda Ubah Aturan Bagasi per 1 September, Tak Bisa Lagi Gabung Berat
Sebagai solusi, implementasi pada tahun ini dinilai lebih aman jika dimulai sebagai proyek percontohan (pilot project). Pelaksanaan uji coba tersebut perlu disertai masa sanggah, penyediaan kanal koreksi cepat, audit dampak secara berkala, serta jaring perlindungan bagi kelompok dengan kebutuhan mobilitas tinggi.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pembatasan pembelian BBM bersubsidi tetap krusial guna menegakkan asas keadilan distribusi anggaran. Ronny menyarankan agar pembatasan awal dapat dimulai melalui kombinasi kriteria jenis dan kepemilikan kendaraan serta indikator ekonomi tertentu, sembari pemutakhiran DTSEN berjalan. Adapun pengawasan teknis di lapangan dinilai tetap dapat mengandalkan pemindaian QR Code melalui aplikasi MyPertamina.
