Komisi V DPR RI mendorong agar informasi cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak hanya berhenti sebagai data teknis semata, melainkan menjadi dasar acuan utama dalam pengambilan kebijakan publik dan proyek pembangunan infrastruktur nasional.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, di sela agenda kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, pada Jumat (28/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan dewan memfokuskan pembahasan pada tingkat kesiapan operasional BMKG, keselamatan moda transportasi, langkah mitigasi cuaca ekstrem, serta adaptasi perubahan iklim.
Perencanaan Jangka Panjang dan Mitigasi Iklim
Untuk mendukung pembangunan yang berketahanan terhadap risiko iklim, BMKG diminta memperkuat pasokan proyeksi data cuaca dan iklim dengan rentang perspektif 5, 25, hingga 100 tahun ke depan. Data dengan proyeksi panjang ini diperlukan agar perencanaan infrastruktur mampu memperhitungkan pergeseran pola cuaca ekstrem dan risiko kekeringan.
Syarat Bencana Nasional Diubah MK, Ini Indikatornya
Ketersediaan data jangka panjang tersebut juga dinilai mendesak guna mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang berdampak langsung pada pasokan air baku. Menindaklanjuti potensi risiko ini, Komisi V DPR mendorong percepatan dan penguatan pembangunan infrastruktur pengendali air, seperti pembangunan embung, pembuatan sumur resapan, hingga integrasi sistem penampungan air hujan di berbagai wilayah rawan.
Keselamatan Jalur Darat dan Pelayaran
Selain proyeksi infrastruktur jangka panjang, pertemuan di Surabaya tersebut turut menyoroti keselamatan operasional infrastruktur transportasi yang telah berjalan. Terkait keselamatan darat, Komisi V menyoroti potensi bahaya angin kencang di kawasan perlintasan Jembatan Suramadu yang memerlukan protokol operasional terpadu antara BMKG, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait. Pemasangan papan informasi digital atau Variable Message Sign (VMS) di kawasan Suramadu turut didorong agar pengendara dapat segera menerima peringatan dini saat kondisi cuaca memburuk.
Wamendagri Minta DPRD Tingkatkan Kapasitas dan Pengawasan Pemda
Di sektor maritim, Komisi V mencatat kerentanan stabilitas kapal akibat angkutan logistik yang melebihi kapasitas, termasuk muatan yang mencapai beban sekitar 60 ton. Kerawanan tersebut kian diperparah oleh temuan peralatan keselamatan kapal yang tidak berfungsi optimal, salah satunya pompa pemadam kebakaran tetap (fixed fire pump).
Sudjatmiko menegaskan bahwa standar keselamatan pelayaran tidak boleh diabaikan demi kelancaran operasional semata. Kapal yang terbukti memiliki fasilitas keselamatan dasar yang rusak diwajibkan menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dilarang melanjutkan keberangkatan sebelum seluruh standar kelaikan terpenuhi.
