Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan signifikan pada jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, populasi kelas menengah masih mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Namun, per 2024 angkanya menyusut menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen. Sebanyak 9,48 juta orang tergelincir keluar dari kelompok kelas menengah.
Penurunan tersebut dibarengi dengan bertambahnya jumlah masyarakat pada lapisan bawahnya. Kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) bertambah dari 128,85 juta orang (48,20 persen) pada 2019 menjadi 137,50 juta orang (49,22 persen) pada 2024. Sementara itu, kelompok rentan miskin melonjak dari 54,97 juta orang (20,56 persen) menjadi 67,69 juta orang (24,23 persen).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan adanya dampak jangka panjang atau scarring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan ekonomi masyarakat. Pada 2024, batas bawah pengeluaran kelas menengah ditetapkan sebesar 3,5 kali garis kemiskinan (Rp582.932 per kapita per bulan) atau senilai Rp2,04 juta, dengan batas atas 17 kali garis kemiskinan sebesar Rp9,90 juta. Modus pengeluaran kelas menengah pada 2024 berada di angka Rp2,05 juta, sangat mendekati batas terbawah. Kondisi ini berbeda dari 2014, saat modus pengeluaran berada di posisi Rp1,70 juta dengan rentang batas bawah Rp1,05 juta dan batas atas Rp5,14 juta.
Syarat Bencana Nasional Diubah MK, Ini Indikatornya
Faktor Beban Pengeluaran dan Kerapuhan Ekonomi
Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai penurunan daya beli kelas menengah turut dipengaruhi oleh struktur pengeluaran rutin rumah tangga yang tidak disadari terus membebani pendapatan. Salah satunya adalah ketergantungan konsumsi air minum bermerek seperti air galon dan botol dalam aktivitas sehari-hari.
"Selama ini secara tidak sadar itu sudah menggerus income kita secara lumayan dengan style kita yang mengandalkan semua kepada air galon, air botol dan segala macamnya," ujar Bambang.
Wamendagri Minta DPRD Tingkatkan Kapasitas dan Pengawasan Pemda
Di samping pola pengeluaran konsumtif harian, Bambang memaparkan faktor utama pelemahan kelas menengah bermula dari krisis pandemi Covid-19 yang memicu gelombang PHK dan penutupan usaha. Tekanan tersebut kemudian diperberat oleh situasi pascapandemi, seperti tingkat suku bunga yang tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga lonjakan harga barang.
Upaya pemulihan daya beli kelas menengah juga terhambat oleh lonjakan harga beras akibat fenomena iklim El Ni帽o. Selain itu, Bambang mengingatkan maraknya aktivitas judi online yang bersifat adiktif dan mempercepat pengurasan tabungan serta pendapatan masyarakat.
