Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran hubungan masyarakat (humas) di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan respons cepat dan narasi terpadu. Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam meredam ancaman disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta disrupsi informasi di ranah digital.
Arahan itu disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Forum Koordinasi bertajuk "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi" di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9).
Bima menyoroti perubahan ekstrem dalam pola komunikasi publik saat ini. Di era digital, ruang informasi tidak lagi didominasi oleh panggung yang disiapkan pemerintah, melainkan digerakkan langsung oleh masyarakat yang merekam peristiwa, mengunggahnya ke media sosial, hingga viral dan membentuk persepsi publik sebelum otoritas sempat memberikan penjelasan.
Bupati Sleman Minta Pelajar Teken Surat Kontrak Tak Ikut Klitih
Keterlambatan pemerintah dalam merespons situasi tersebut berisiko membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan ruang informasi melalui potongan video, komentar, maupun narasi yang menyudutkan.
Dalam kesempatan tersebut, Bima mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah membentuk unit khusus siber anti-hoaks. Keberadaan unit semacam ini dinilai efektif karena mampu bergerak dalam hitungan jam untuk meluruskan kabar bohong dan DFK sebelum opini publik menjadi bias.
Menhut Raja Juli Wanti-wanti Karhutla di Puncak El Nino September
Agar komunikasi publik berjalan efektif, Bima menekankan agar tim humas dilibatkan sejak awal melalui mekanisme ko-kreasi bersama jajaran perangkat daerah. Keterlibatan dini tersebut bertujuan agar seluruh instansi dapat menyepakati satu narasi tunggal yang dominan dan terencana dengan matang.
Selain itu, ia meminta pemanfaatan pemantauan media dimaksimalkan tidak sebatas untuk melihat tingkat penerimaan kebijakan, melainkan juga membaca sentimen publik secara komprehensif. Humas pemerintah pun diimbau untuk tidak terus bersikap defensif atau reaktif, melainkan lebih aktif mengabarkan berbagai capaian program dan praktik baik dari daerah kepada masyarakat luas.
