Baleg-Pemerintah Sepakat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026, Masukkan 3 RUU Baru

Bagaimana hasil evaluasi terbaru Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 dan apa saja rancangan undang-undang yang mengalami pergeseran status? Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI telah menyepakati sejumlah penyesuaian regulasi dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/8).

Evaluasi tersebut mencakup Perubahan Keempat Prolegnas RUU 2025-2029 sekaligus Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas 2026. Berikut adalah rincian materi regulasi yang disepakati masuk, berganti judul, maupun dialihkan dalam agenda legislasi prioritas.

Rincian 3 RUU Baru Usulan Baleg DPR yang Masuk Daftar Prioritas

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan tiga usulan rancangan undang-undang baru yang langsung disepakati masuk ke dalam Perubahan Keempat Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas 2026. Ketiga regulasi tersebut memiliki fokus sasaran sebagai berikut:

1. RUU Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat Pembaruan undang-undang ini diajukan untuk mengakomodasi ketentuan teknis terkait penarikan dan pengaturan pajak pariwisata di wilayah NTB.

Baca Juga

3 Orang Utan Dievakuasi dari Kebun Warga Akibat Karhutla di Ketapang, Kronologi dan Lokasi Pelepasliaran

1. RUU Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur Sama halnya dengan NTB, penyesuaian regulasi provinsi NTT ditujukan untuk memuat landasan hukum tata kelola pajak pariwisata daerah.

1. RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria Rancangan undang-undang ini dirancang khusus guna memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan berbagai konflik agraria struktural yang hingga kini belum tuntas.

Perubahan Usulan Pemerintah: Penarikan dan Penggantian RUU

Selain usulan dari Baleg DPR, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengajukan penyesuaian terhadap daftar RUU inisiatif kementerian:

1. Penarikan RUU Metrologi Legal Pemerintah mengusulkan agar RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dikeluarkan dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2026.

Baca Juga

Persiapan Logistik dan Penetapan Jadwal Tahapan Pilkada Serentak KPU di Indonesia

1. Pemasukan RUU Merek dan Indikasi Geografis Sebagai pengganti regulasi yang ditarik, pemerintah memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ke dalam Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas 2026.

Penyesuaian Pengusul dan Perubahan Judul RUU di Tingkat Komisi

Forum rapat kerja tripartit di Senayan juga mengesahkan penataan administratif terhadap dua rancangan undang-undang sektoral:

• Pengalihan Pengusul RUU Kadin: Status pengusulan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dialihkan. Naskah yang semula merupakan usulan Baleg DPR resmi diubah menjadi usulan DPR melalui Komisi VI dalam Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026.
• Perubahan Judul RUU Ketenagakerjaan: RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Komisi IX DPR secara resmi diubah nomenklaturnya menjadi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Status 5 RUU Prakarsa Pemerintah yang Telah Diterima DPR

Dari total 13 RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang menjadi prakarsa pemerintah, sebanyak lima naskah regulasi tercatat telah rampung disiapkan dan resmi disampaikan kepada DPR untuk proses legislasi lebih lanjut, yaitu:

1. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
2. RUU tentang Desain Industri
3. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati
4. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
5. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak