Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melipatgandakan target penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) hingga mencapai 500 ribu rumah tangga pada tahun depan. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemerataan akses energi bagi masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik mandiri di berbagai daerah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana ekspansi tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (31/8). Pertemuan tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kementerian ESDM tahun anggaran 2027.
Dalam rancangan awal, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp593,18 miliar yang ditujukan untuk mendanai pemasangan sambungan baru beserta konsultan pengawas bagi 250 ribu rumah tangga. Namun, Bahlil menginstruksikan jajarannya untuk merevisi target volume fisik penerima manfaat ke kisaran 400 ribu hingga 500 ribu rumah tangga.
Pembunuh Wanita dalam Kardus di Bandung Ditangkap, Mau Kabur ke Palembang
"BPBL serta konsultan pengawas untuk 250 ribu rumah tangga kami siapkan anggaran sebesar Rp593,18 miliar, tapi saya tadi baru habis kasih arahan untuk BPBL-nya dinaikkan menjadi 400 sampai 500 ribu rumah tangga," tutur Bahlil di hadapan anggota dewan.
Guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Bahlil meminta para anggota Komisi XII DPR RI turut memberikan data dan masukan mengenai kantong-kantong wilayah di daerah pemilihan mereka yang hingga kini belum teraliri listrik.
Dukungan Anggaran Listrik Desa dan Program Kerakyatan
Selain sambungan langsung melalui BPBL, Kementerian ESDM menyiapkan pendanaan infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) guna memperluas jangkauan jaringan transmisi dan distribusi ke daerah pelosok. Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp9 triliun 672,91 miliar untuk pembangunan Lisdes dan konsultan pengawas di 1.250 lokasi pelaksanaan tahun anggaran 2027–2028.
Menhut Ingin Sewa 12 Pesawat Tangani Karhutla, Bujetnya Rp1,54 T
Secara keseluruhan, pagu anggaran Kementerian ESDM pada 2027 dipatok sebesar Rp27,37 triliun. Mayoritas alokasi dana tersebut difokuskan pada belanja yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dari total pagu tersebut, porsi terbesar yakni 82 persen atau sekitar Rp22,51 triliun diperuntukkan bagi program kerakyatan. Sementara itu, sebesar 5 persen atau Rp1,31 triliun dialokasikan untuk kegiatan publik nonfisik, dan sisa 12 persen digunakan untuk kebutuhan belanja operasional kementerian.
