Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan titik-titik paling menantang dalam proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Berdasarkan pemetaan pemerintah, kawasan Teluk Jakarta serta gugusan wilayah Kendal, Semarang, dan Demak dinilai menjadi lokasi dengan tingkat kesulitan tertinggi dalam pelaksanaan konstruksi penahan pesisir tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang diselenggarakan di Gedung BJ. Habibie BRIN, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9).
Master Plan Pengamanan Pesisir 575 Kilometer
Untuk mengatasi ancaman degradasi pesisir secara terintegrasi, pemerintah saat ini tengah merancang rencana induk atau master plan pengamanan pesisir yang membentang sepanjang 575 kilometer. Jalur pengamanan ini melintasi lima provinsi strategis di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya, Bawa Misi Stabilkan Ekonomi
Master plan tersebut disusun guna memberikan perlindungan menyeluruh terhadap wilayah pantai utara yang keberadaannya bersinggungan langsung dengan permukiman nelayan dan kawasan permukiman pesisir.
Pendekatan Komprehensif dan Kolaborasi Lintas Sektor
AHY menegaskan bahwa mitigasi ancaman banjir rob maupun abrasi di kawasan pesisir Pantura tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan fisik yang bersifat parsial, seperti sebatas membangun tanggul sesaat atau melakukan normalisasi sungai secara terpisah. Langkah-langkah sporadis dinilai belum memadai untuk mengatasi akar permasalahan lingkungan yang dihadapi kawasan pesisir.
5 Kontroversi Purbaya Selama Setahun Jadi Menteri Keuangan
Menurut AHY, pendekatan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mencakup agenda penataan ulang kawasan permukiman nelayan di pesisir agar memiliki ketahanan lingkungan yang lebih baik, sekaligus mengangkat kondisi kehidupan masyarakat agar tidak lagi berada di hunian yang tidak layak.
Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor yang erat antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Kerja sama lintas instansi ini diarahkan untuk melindungi pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor Pantura, serta mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan layak huni bagi masyarakat nelayan dan warga di sekitarnya.
