Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menyusul insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Dari keenam entitas tersebut, satu perusahaan menerima sanksi berat berupa pembekuan izin operasional akibat tingkat kebakaran yang luas dan terjadi secara berulang.
Langkah penindakan ini dilakukan setelah tim pengawas menemukan indikasi kelalaian dan ketidaksiapan sarana pengendalian api di konsesi masing-masing perusahaan. Total luas lahan yang terbakar di seluruh area konsesi tersebut mencapai ribuan hektare.
Mengapa Enam Perusahaan Tersebut Dikenai Sanksi oleh Kemenhut?
Penetapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah berakar dari temuan ketidaksiapan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di lapangan. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan memeriksa empat perusahaan di Kalimantan Barat pada 10 hingga 14 Agustus 2026, sedangkan penanganan terhadap dua perusahaan lainnya dijalankan oleh Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan.
Pemeriksaan lapangan mencakup sejumlah indikator krusial, antara lain:
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
- Kesiapan dan kapasitas regu pengendalian kebakaran hutan.
- Ketersediaan serta kelayakan peralatan pemadam kebakaran.
- Keberadaan sumber air yang memadai di sekitar konsesi.
- Fungsi menara pemantau api dan sekat kanal.
- Kinerja sistem deteksi dini dan kecepatan respons penanganan api.
Perusahaan Mana Saja yang Terkena Sanksi dan Berapa Luas Kebakarannya?
Secara keseluruhan, luas area yang terbakar pada konsesi enam perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektare. Perusahaan yang dijatuhi sanksi tersebar di tiga provinsi di Pulau Kalimantan dengan rincian luasan terbakar sebagai berikut:
- PT WEL (Kalimantan Barat): area terbakar sekitar 760,51 hektare (terluas di antara seluruh unit konsesi).
- PT MPK (Kalimantan Barat): area terbakar seluas 394,83 hektare.
- PT WSP (Kalimantan Barat): area terbakar seluas 107,7 hektare.
- PT FI (Kalimantan Barat): area terbakar seluas 95,87 hektare.
- PT PSR (Kalimantan Timur): area terbakar seluas 82,26 hektare.
- PT NES (Kalimantan Tengah): area terbakar seluas 70,38 hektare.
Mengapa Izin PT MPK Dibekukan?
Kemenhut mengenakan sanksi ganda kepada PT MPK, yakni Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah. Langkah pembekuan izin ini diambil secara spesifik karena kebakaran di area konsesi perusahaan tersebut dinilai berskala luas dan berlangsung berulang kali. Status pembekuan ini menghentikan sementara hak pemanfaatan izin berusaha hingga kewajiban perbaikan dipenuhi secara menyeluruh.
Apa Kewajiban Pemulihan yang Harus Dijalankan Perusahaan?
Melalui sanksi paksaan pemerintah, seluruh perusahaan diwajibkan melakukan langkah pemulihan lingkungan dan membenahi sistem proteksi kebakaran. Untuk area yang berada di ekosistem gambut, perusahaan memikul tanggung jawab teknis guna memulihkan fungsi hidrologis lahan, meliputi:
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
- Penataan ulang tata kelola air di area konsesi.
- Pembangunan dan penyempurnaan sekat kanal.
- Pembasahan kembali (rewetting) pada lahan gambut yang terdegradasi.
- Pemantauan rutin terhadap tinggi muka air tanah.
Bagaimana Tindak Lanjut dan Ancaman Sanksi Selanjutnya?
Kemenhut menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban administratif akan terus diawasi secara ketat. Jika perusahaan tidak menjalankan perintah perbaikan dan pemulihan lingkungan sesuai tenggat yang ditetapkan, sanksi dapat dinaikkan hingga tahap pencabutan perizinan berusaha.
Dirjen Gakkum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyampaikan bahwa sanksi administratif difungsikan untuk memaksa kepatuhan dan pemulihan area. Namun, apabila dalam penyelidikan ditemukan unsur pidana, proses hukum pidana tetap berjalan. Kemenhut juga terus menelusuri pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran atau mengambil keuntungan dari kerusakan kawasan berdasarkan alat bukti yang sah.
