Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, secara aktif mendorong Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk segera mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah tersebut. Upaya akselerasi ini dinilai sangat mendesak demi menjamin hak pendidikan masyarakat. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan sebuah program strategis yang dirancang secara khusus untuk langsung menyasar dan membantu masyarakat dari kelompok paling bawah atau masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
Permintaan untuk mempercepat proses pengajuan pembangunan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Menteri Sosial saat menerima kunjungan resmi dari Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution. Pertemuan penting ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Sosial pada hari Selasa (11/8). Kunjungan kerja ini menjadi sarana koordinasi yang penting untuk mendiskusikan berbagai kendala di lapangan serta merumuskan solusi bersama demi kelancaran program-program sosial yang dicanangkan pemerintah pusat di daerah.
Dalam perkembangannya, proses pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal sebelumnya memang sempat mengalami kendala yang cukup berarti. Hambatan utama yang dialami oleh pemerintah daerah setempat bersumber dari persoalan penyediaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Merespons kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bergerak cepat dengan melakukan upaya pemindahan usulan lokasi pembangunan ke lahan alternatif lain yang dinilai secara teknis dan legalitas jauh lebih siap untuk digunakan.
Kementerian Hukum Uji Coba Pemilihan Kakanwil Jatim Melalui E-Voting
Setelah lokasi alternatif yang baru tersebut dipastikan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, proses pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat ini akan segera diproses lebih lanjut. Langkah berikutnya untuk realisasi fisik bangunan akan dikoordinasikan dan diproses melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, pembangunan Sekolah Rakyat untuk tahap III ini direncanakan akan mulai berjalan pada bulan Oktober 2026. Pemerintah daerah dan pusat menargetkan agar seluruh proses pembangunan fisik sekolah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas sebelum tahun ajaran baru 2027/2028 resmi dimulai.
Di samping memberikan perhatian besar pada pembangunan fisik sekolah, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga memberikan arahan tegas mengenai pengelolaan data kemiskinan. Beliau mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara serius, mendalam, dan berkesinambungan. Langkah pemutakhiran data secara berkelanjutan ini sangat penting agar seluruh program bantuan sosial dapat tersalurkan dengan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BPJS Kesehatan dan Keuskupan Agung Jakarta Bersinergi Tingkatkan Literasi JKN
Secara lebih rinci, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut memegang peranan yang sangat vital dalam berbagai program perlindungan sosial. Data tersebut digunakan sebagai sumber acuan utama dalam proses penyaluran bantuan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga menjadi dasar dalam proses rekrutmen calon peserta didik yang akan masuk ke Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program-program tersebut di Kabupaten Mandailing Natal.
Terkait dengan pengelolaan data penerima bantuan sosial tersebut, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution memaparkan langkah tegas yang telah diambil oleh jajarannya. Saipullah Nasution menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menghapus atau mengeluarkan sebanyak 6.800 data dari daftar penerima bantuan sosial di wilayahnya. Penghapusan ribuan data penerima bantuan sosial tersebut dilakukan secara tegas karena yang bersangkutan terbukti terlibat dalam aktivitas judi online, sehingga dinilai tidak lagi layak menerima bantuan dari pemerintah.
