Pergerakan nilai tukar rupiah menjelang penutupan tahun 2026 terus dibayangi dinamika pasar global, terutama arah pergerakan indeks dolar Amerika Serikat (AS). Di tengah upaya menjaga stabilitas moneter domestik, proyeksi makroekonomi jangka menengah pemerintah kini menghadapi ujian dari sentimen suku bunga internasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo sebelumnya telah menyusun kerangka Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Dalam rancangan tersebut, laju inflasi dijaga pada rentang 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah dipatok pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan berada di level 6,5% sampai 7,3%.
Kendati target resmi telah dipetakan, pelaku pasar modal melihat adanya tantangan riil dalam mencapainya. Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai target pertumbuhan ekonomi 6% dalam RAPBN 2027 tergolong sangat optimistis. Menurutnya, laju penguatan rupiah saat ini masih sangat bergantung pada posisi indeks dolar AS di pasar keuangan global.
Bahlil Sebut Perusahaan Asal Rusia Rusal Bakal Bangun Pabrik Pemurnian Bauksit di Kalimantan
Ketergantungan terhadap faktor eksternal tersebut membuat posisi nilai tukar rentan terhadap kejutan kebijakan moneter luar negeri. Rudiyanto menegaskan bahwa jika arah kebijakan bank sentral AS (The Fed) berubah, target nilai tukar rupiah maupun imbal hasil SBN yang dirancang dalam RAPBN 2027 akan menjadi sulit tercapai.
Di luar dinamika moneter, pelaku pasar modal mengidentifikasi peluang pertumbuhan di sektor riil domestik. Sektor energi dan komoditas dinilai masih memiliki prospek ekspansi yang menjanjikan, didorong oleh kombinasi sentimen global serta bergulirnya program-program unggulan pemerintah.
Cegah Defisit Belanja, Negara Ini Pilih Jual Saham BUMN
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, kalangan pasar juga menyoroti efisiensi pelaksanaan program strategis. Pelaku pasar menilai proyek-proyek pemerintah sebaiknya dikelola secara terbuka oleh sektor swasta dengan margin keuntungan yang sehat serta penerapan tata kelola yang transparan.
