Peran kehumasan di lingkungan pemerintahan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjembatani penyampaian informasi antara negara dan masyarakat luas. Sebagai upaya nyata untuk memaksimalkan peran krusial tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun soliditas sekaligus meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pranata Humas. Melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan, para praktisi humas pemerintah diharapkan mampu menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin dinamis. Pranata Humas dinilai tidak lagi sebatas penyampai informasi, melainkan ujung tombak dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat dapat tersampaikan dengan baik kepada publik.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh oleh Kemendagri dalam mewujudkan penguatan kapasitas tersebut adalah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri Tahun 2026. Kegiatan pembekalan strategis ini diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, tepatnya mulai tanggal 29 Juli hingga 31 Juli 2026. Melalui forum pertemuan ini, para pejabat fungsional diberikan ruang yang luas untuk menyelaraskan persepsi, memperkuat jaringan, dan meningkatkan keahlian teknis mereka dalam merancang strategi komunikasi yang efektif di instansi pemerintahan.
Dalam rangkaian acara bimbingan teknis tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, turut hadir dan memberikan arahan penting pada penutupan acara. Pada kesempatan yang berlangsung pada Kamis malam, 30 Juli 2026, Benni menegaskan bahwa konsolidasi merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Kemendagri. Menurutnya, pemahaman substansi yang kuat tidak akan berjalan optimal apabila praktisi humas bekerja secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, membangun kebersamaan dan saling mengenal antarpejabat fungsional menjadi kunci agar setiap persoalan komunikasi publik dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan terarah.
Helikopter Jepang Bantu Padamkan Kebakaran Hutan Kalbar
Secara lebih spesifik, peran utama Pejabat Fungsional Pranata Humas sangat dibutuhkan dalam membangun komunikasi publik yang terkoordinasi secara menyeluruh. Mereka mengemban tugas untuk memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sungguh-sungguh dipahami oleh masyarakat di berbagai lapisan. Tidak hanya itu, pranata humas juga memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Keselarasan ini menjadi modal penting agar narasi tunggal pemerintah dapat diimplementasikan dengan efektif, mulai dari tingkat kementerian hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Untuk mendukung keberlanjutan peningkatan kompetensi para aparatur sipil negara di bidang kehumasan ini, Kemendagri telah merancang rencana perluasan berbagai program penguatan kapasitas di masa mendatang. Beberapa program strategis yang disiapkan meliputi penyelenggaraan workshop audit komunikasi, pelatihan manajemen krisis, hingga penyusunan panduan strategi komunikasi yang komprehensif. Langkah-langkah proaktif ini diambil agar setiap pranata humas memiliki kesiapan penuh dalam mengelola dinamika isu, memahami karakter audiens, dan memitigasi krisis komunikasi yang sewaktu-waktu dapat muncul di tengah masyarakat.
Mendagri Tegaskan Damkar Tak Perlu Izin Padamkan Kebakaran Hutan, Penghalang Ditangkap
Di samping peningkatan kapasitas keilmuan dan teknis, Kemendagri juga secara aktif mendorong pembentukan wadah profesi berupa Ikatan Pranata Humas di lingkungan Kemendagri. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana konsolidasi profesi, wadah bertukar pikiran, dan sarana memperkuat kolaborasi antarpraktisi kehumasan. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, Benni Irwan juga mengingatkan pentingnya aspek sertifikasi bagi para aparatur yang ingin membagikan ilmunya ke berbagai daerah. Ia menegaskan syarat utama bagi para calon pelatih di bidang ini. "Kalau teman-teman mau jadi pelatih, harus ikut sertifikasi melatih dan punya sertificate of competence dalam melatih," ujar Benni. Dengan adanya standar kompetensi yang jelas, transfer pengetahuan kehumasan di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah dapat senantiasa terjaga kualitasnya.
