Komunikasi publik yang terarah dan terpadu memegang peranan krusial dalam menjamin tersampaikannya kebijakan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri Tahun 2026. Acara penting ini berlangsung di Jakarta selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 29 hingga 31 Juli 2026. Penyelenggaraan bimbingan teknis ini ditujukan sebagai upaya kementerian untuk membangun soliditas sekaligus meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional kehumasan agar mampu menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Keterpaduan strategi ini diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh, mulai dari lingkup internal kementerian hingga jajaran pemerintah daerah (Pemda).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, memberikan penekanan khusus terkait pentingnya penyelarasan langkah para pengelola informasi publik. Dalam sambutan penutupan yang disampaikan pada hari Kamis malam, 30 Juli, Benni menyatakan bahwa konsolidasi merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Kemendagri. Ia mengingatkan para peserta bahwa sekuat apa pun pemahaman individu terhadap suatu substansi kebijakan, pelaksanaannya di lapangan akan terasa sangat sulit apabila dikerjakan secara sendiri-sendiri. Melalui upaya saling mengenal dan membangun kebersamaan antarpraktisi humas, Benni meyakini bahwa setiap persoalan komunikasi yang muncul akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan.
Lebih lanjut, peran Pranata Humas pada masa kini dinilai telah berkembang pesat dan tidak lagi sebatas sebagai penyampai informasi seputar kegiatan rutin pemerintah semata. Pejabat fungsional ini memegang peranan yang sangat strategis dalam membangun komunikasi publik yang terkoordinasi dengan baik. Mereka mengemban tugas untuk memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat luas. Di samping itu, para pranata humas juga dituntut untuk mampu menjaga keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan Pemda. Menurut penjelasan Benni Irwan, tantangan komunikasi pemerintah di masa depan akan menjadi semakin kompleks, sehingga menuntut adanya jejaring Pranata Humas yang solid guna memperkokoh strategi komunikasi publik di berbagai tingkatan.
Tim 9 Kejagung Sita 38 Aset Senilai Rp846 Miliar Terkait Kasus Febrie Adriansyah
Kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik dari seluruh elemen kehumasan dinilai menjadi modal penting agar narasi tunggal pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif. Implementasi ini harus mampu menjangkau hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Guna merespons tantangan tersebut serta sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis, Kemendagri telah merancang rencana untuk memperluas berbagai program penguatan kapasitas bagi para pranata humas. Rencana strategis ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan lokakarya (workshop) audit komunikasi, pelatihan manajemen krisis, serta penyusunan panduan mengenai strategi komunikasi. Peningkatan kapasitas ini direncanakan berjalan secara lebih sistematis, terukur, dan senantiasa berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan.
Pemahaman mengenai strategi komunikasi dinilai sebagai salah satu kompetensi yang sangat mendasar bagi seorang pranata humas. Oleh karena itu, kompetensi tersebut perlu didukung oleh kemampuan teknis lainnya, seperti keahlian mengelola isu yang berkembang, memahami karakter audiens, serta menyampaikan informasi publik secara tepat dan efektif. Sebagai wadah konsolidasi profesi jangka panjang, Kemendagri juga secara aktif mendorong pembentukan Ikatan Pranata Humas di lingkungan internal kementerian. Keberadaan ikatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan praktisi humas lainnya, baik yang berada di kementerian, lembaga negara, maupun di tingkat Pemda.
Jaga Ketahanan Pangan, Luthfi Perketat Perlindungan Sawah di Jateng
Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia untuk turun ke daerah, Benni Irwan menegaskan adanya standar kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para praktisi kehumasan. Ia menyatakan bahwa individu yang ingin menjadi pelatih harus mengikuti sertifikasi melatih dan wajib memegang sertifikat kompetensi (certificate of competence) dalam bidang pelatihan. Melalui upaya penguatan konsolidasi serta peningkatan kompetensi yang berkelanjutan ini, ekosistem Pranata Humas Kemendagri diharapkan menjadi semakin solid, profesional, dan adaptif. Langkah-langkah strategis ini pada akhirnya ditujukan untuk mendukung kelancaran komunikasi publik kementerian sekaligus memperkuat sinergi komunikasi pemerintah pusat hingga ke berbagai pelosok daerah.
