Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas terhadap warga negara asing yang memicu kegaduhan hukum dan ketertiban umum di wilayahnya. Otoritas Negeri Gajah Putih kini memperketat aturan keimigrasian dengan mempersingkat masa berlaku visa serta mempermudah prosedur deportasi bagi turis maupun ekspatriat bermasalah, termasuk warga negara Israel.
Sikap keras ini menyusul pemanggilan Duta Besar Israel Alona Fisher-Kamm oleh Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Thailand Sihasak Phuangketkeow. Pertemuan pada Selasa tersebut digelar setelah munculnya rangkaian insiden kriminal yang melibatkan warga negara Israel dan memicu ketegangan publik di Thailand.
Dalam pertemuan itu, Sihasak mendesak pemerintah Israel agar lebih proaktif mengedukasi warganya mengenai hukum lokal serta penghormatan terhadap norma dan budaya Thailand. Permintaan imbauan khusus ini difokuskan pada komunitas turis maupun penduduk Israel yang tinggal di wilayah wisata populer seperti Phuket dan Phangnga.
Di sisi lain, Fisher-Kamm sempat menyampaikan kekhawatiran terkait meningkatnya sentimen permusuhan terhadap warga Israel dan Yahudi di Thailand. Meski demikian, ia menilai diskusi diplomatik tersebut berlangsung terbuka dan tetap membahas kerja sama di berbagai sektor. Sihasak juga menegaskan bahwa Bangkok tetap memelihara hubungan bilateral kedua negara, mengingat terdapat lebih dari 60.000 pekerja migran asal Thailand yang saat ini bekerja di Israel.
RKAB Dipangkas, Produksi Batu Bara RI Turun 8 Juta Ton/Bulan di 2026
Kasus Samui Exotic Park Jadi Pemicu Pengusiran
Pengetatan regulasi ini langsung diuji melalui kasus hukum yang melibatkan seorang warga Israel bernama Jacob Ohayon. Ohayon tercatat sebagai warga asing pertama yang resmi diusir dari Thailand di bawah mekanisme deportasi baru.
Kasus bermula dari perselisihan di destinasi wisata Samui Exotic Park. Ohayon memprotes keberadaan bendera Palestina yang terpasang di lokasi tersebut. Protes itu berlanjut pada aksi penggalangan ulasan buruk secara massal di dunia maya terhadap tempat wisata terkait, disertai lontaran ancaman pribadi kepada pemiliknya.
Pengadilan Thailand kemudian menjatuhkan hukuman percobaan 15 hari penjara serta denda kepada Ohayon atas sengketa tersebut. Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, turun tangan langsung menandatangani surat perintah deportasi bagi Ohayon.
Anak Mantan Presiden Ditangkap, Terseret Kasus Korupsi Pembelian Pesawat Airbus
Langkah hukum serupa turut menyasar Kevin Dimino, warga negara Prancis yang merupakan salah satu pengelola taman wisata tersebut. Dimino ikut dideportasi dari Thailand setelah terbukti melakukan pelecehan dan kekerasan fisik saat konfrontasi berlangsung.
Penertiban ini sejalan dengan strategi Thailand yang tengah mereposisi citra sektor pariwisatanya ke arah ekowisata dan destinasi ramah keluarga, sembari memastikan setiap pelanggaran hukum oleh turis asing ditindak tanpa kompromi.
