Bagaimana langkah efisiensi anggaran dan penataan lembaga pemerintahan di Jawa Barat akan dijalankan ke depan? Pertanyaan ini mengemuka seiring dengan rencana besar yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam upaya mengoptimalkan anggaran daerah, KDM bakal rampingkan struktur Pemprov Jabar hingga gabungkan BUMD agar kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
Mengapa langkah perampingan kelembagaan ini dianggap mendesak untuk dilakukan? Dedi Mulyadi menilai bahwa struktur pemerintahan yang terlalu gemuk dengan jumlah jabatan yang sangat banyak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini dinilai memengaruhi kekuatan fiskal daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, jumlah orang yang bekerja sebagai tenaga di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan harus benar-benar disesuaikan dengan angka kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Bagaimana skema pengurangan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut akan diterapkan? Perubahan tata kelola ini akan berfokus pada pengurangan jumlah jabatan serta penggabungan OPD. Dalam penerapannya, beberapa instansi atau departemen akan disatukan. Ada organisasi yang tetap dipertahankan secara mandiri, namun ada pula skenario di mana dua hingga tiga dinas atau departemen akan dilebur menjadi satu wadah organisasi baru.
Dampak Pengurangan Latihan Militer Gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan
Lalu, bagaimana dengan nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan langkah radikal dengan menggabungkan seluruh BUMD yang ada menjadi satu entitas tunggal bernama Sangga Buana. Kebijakan penggabungan ini dikecualikan bagi Bank BJB yang tetap akan berdiri sendiri. Evaluasi menunjukkan bahwa banyaknya jumlah BUMD, komisaris, dan direktur selama ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah, melainkan justru menjadi beban anggaran. Terlebih lagi, terdapat persoalan hukum di mana beberapa direktur BUMD saat ini tengah ditahan dan sebagian calon direktur lainnya menghadapi potensi penahanan.
Bagaimana pengelolaan aset BUMD setelah penggabungan tersebut dilakukan? Seluruh aset dari BUMD yang telah dilebur ke dalam Sangga Buana nantinya akan dikelola secara profesional. Pemprov Jabar akan membuka seleksi secara terbuka untuk umum guna menyaring tenaga-tenaga profesional yang kompeten di bidangnya untuk memimpin dan menjalankan badan usaha tersebut.
Harga Minyak Mentah Naik Imbas Kebuntuan AS dan Iran di Selat Hormuz
Rencana besar mengenai penataan ulang tata kelola pemerintahan dan BUMD ini disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung. Acara tersebut digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat.
