Apakah dunia kini benar-benar berada di ambang konflik global yang tidak terkendali karena hilangnya jaminan keamanan dari negara adidaya? Pertanyaan ini terus membayangi para pengamat pertahanan seiring dengan memanasnya perlombaan senjata pemusnah massal. Selama puluhan tahun, stabilitas keamanan global sangat bergantung pada komitmen pertahanan bersama, terutama dari Amerika Serikat. Namun, arah kebijakan baru dari Washington kini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan sekutu Barat.
Rasa aman yang dinikmati oleh negara-negara sekutu Barat selama ini bertumpu pada perlindungan yang sering disebut sebagai payung nuklir Amerika Serikat. Di bawah payung perlindungan ini, negara-negara sekutu merasa nyaman dan yakin bahwa mereka tidak perlu mengembangkan sistem senjata pemusnah massal sendiri untuk melindungi kedaulatan mereka. Namun, kenyamanan tersebut kini menguap dengan cepat menyusul perubahan arah kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Perubahan drastis ini terlihat jelas dalam dokumen Strategi Pertahanan Nasional terbaru untuk tahun 2026 yang dirilis oleh pemerintahan Donald Trump. Dokumen pertahanan tersebut tidak lagi memuat penyebutan eksplisit mengenai perluasan pencegahan ancaman. Penghapusan jaminan tersebut diiringi dengan desakan agar negara-negara sekutu menghabiskan lebih banyak dana secara mandiri untuk membiayai sistem pertahanan mereka. Peneliti senior di Program Kebijakan Nuklir Carnegie Endowment for International Peace, Ankit Panda, menyebutkan bahwa para sekutu kini hampir secara universal memandang Washington sebagai pihak yang tidak dapat diandalkan, sehingga memicu munculnya keinginan untuk memiliki otonomi strategis.
Pengaruh Iran di Selat Hormuz Melemah, Sampai Kapan Teheran Bertahan?
Merespons dinamika tersebut, sejumlah negara mulai mengambil langkah penguatan militer secara mandiri. Di Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Maret lalu mengumumkan peningkatan hulu ledak nuklir pertama negaranya sejak tahun 1992. Ia juga memperluas perlindungan nuklirnya ke negara-negara lain di blok tersebut, di mana sembilan negara termasuk Jerman dan Yunani telah resmi bergabung. Di Asia, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi enggan mengesampingkan revisi tiga prinsip non-nuklir negaranya. Sementara itu, para pemimpin Lithuania dan Finlandia yang berbatasan langsung dengan Rusia dilaporkan semakin dekat untuk membatalkan larangan penempatan senjata nuklir domestik.
Gelombang proliferasi ini membawa risiko yang sangat fatal bagi perdamaian dunia. Peneliti senior di Council on Strategic Risks, Andrew Facini, menyoroti bahwa setiap kehadiran negara nuklir baru akan memperbanyak peluang salah perhitungan dan mempersempit jendela pengambilan keputusan. Memasukkan senjata nuklir ke dalam perselisihan regional yang bergejolak secara drastis akan meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja. Hal ini sejalan dengan peringatan dari Shounak Set, peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, yang menyatakan bahwa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat mendorong negara musuh untuk meluncurkan serangan lebih dulu.
Dinamika Nilai Tukar Franc Swiss dan Pergeseran Carry Trade Yen Jepang
Potensi krisis ini tergambar jelas dalam konflik di Timur Tengah, di mana pengejaran uranium yang diperkaya oleh Iran memicu rentetan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada tahun 2025. Saat ini, kekuatan nuklir global masih didominasi oleh Rusia dan Amerika Serikat yang menguasai sekitar 83 persen hulu ledak yang dapat digunakan. Berdasarkan data Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, dari lebih dari 12.000 hulu ledak yang dimiliki oleh sembilan kekuatan nuklir global, sekitar 2.200 unit dijaga dalam status kewaspadaan tingkat tinggi yang berarti dapat diluncurkan hanya dalam hitungan menit.
Di tengah ancaman yang semakin nyata, upaya diplomasi internasional justru mengalami kebuntuan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang mengikat dunia kini sedang terkikis dengan cepat menyusul kegagalan pencapaian konsensus pada putaran tinjauan bulan Mei lalu. Presiden sekaligus CEO Bulletin of Atomic Scientists, Alexandra Bell, menegaskan bahwa tanpa perlindungan kuat dari pakta tersebut, bahan dan fasilitas nuklir akan beredar lebih bebas sehingga mengerek tajam risiko terorisme nuklir secara global.
