Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama kementerian terkait melalui pembagian tahapan fisik bertahap. Kawasan ini resmi memulai operasional perdananya pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Keberlanjutan proyek tersebut dievaluasi secara berkala pada tingkat pemerintahan pusat. Pada Senin sore, 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kesiapan kawasan inti IKN dan fasilitas pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara. Menindaklanjuti arahan strategis presiden, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di kantor Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, pada Kamis sore, 15 Januari 2026, guna membahas perkembangan terkini pembangunan fisik kawasan.
Berikut adalah rincian istilah teknis, pembagian klaster paket kerja, serta capaian pembangunan infrastruktur dasar dan gedung perkantoran di IKN.
Glosarium Istilah dan Klaster Proyek IKN
Paket Pekerjaan Batch 1 dan Batch 2 Proyek konstruksi dasar IKN dibagi ke dalam kelompok paket kontrak untuk mempermudah pengerjaan dan pengawasan anggaran:
- Batch 1: Meliputi 40 paket pekerjaan infrastruktur awal dengan capaian fisik tercatat sebesar 74,87 persen per 15 Februari 2024.
- Batch 2: Meliputi 49 paket pekerjaan lanjutan dengan progres pengerjaan mencapai 24 persen pada periode yang sama.
- Alokasi Anggaran Terpadu: Total dana yang dialokasikan untuk 89 paket pekerjaan terpadu di kedua batch tersebut mencapai Rp68,57 triliun.
Konektivitas Akses Jalan Tol IKN Infrastruktur konektivitas jalan bebas hambatan dirancang untuk menghubungkan kawasan penyangga dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Progres segmen jalan tol utama mencakup:
- Seksi 3A (Karangjoang鈥揔KT Kariangau): Membentang sepanjang 13,4 kilometer dengan progres fisik 70,9 persen pada awal 2024.
- Seksi 3B (KKT Kariangau鈥揝impang Tempadung): Membentang sepanjang 7,3 kilometer dengan progres pengerjaan 70 persen.
- Seksi 5A (Simpang Tempadung鈥揓embatan Pulau Balang): Memiliki panjang rute 6,7 kilometer dengan capaian fisik 77,8 persen.
Fasilitas Pemerintahan dan Perkantoran Lembaga
Kawasan Istana dan Pusat Eksekutif Kawasan inti perkantoran pemerintah pusat menampung struktur kepresidenan dan lembaga negara pendukung. Berdasarkan data per pertengahan Februari 2024:
- Gedung Kantor Presiden: Realisasi konstruksi fisik mencapai 74,94 persen.
- Istana Negara dan Lapangan Upacara: Pembangunan fisik tercatat berada di level 56,37 persen sebelum digunakan pada agenda kenegaraan Agustus 2024.
Kompleks Sektor Finansial Pengembangan klaster perkantoran jasa keuangan dirancang terintegrasi sebagai pusat finansial mini:
- Kantor Bank Indonesia (BI): Menjadi pelopor pembangunan gedung institusi keuangan negara di IKN dengan capaian konstruksi awal sebesar 14 persen pada kuartal pertama 2024.
- Gedung LPS dan OJK: Klaster perkantoran yang direncanakan mendampingi gedung Bank Indonesia dalam satu kawasan pusat layanan keuangan terpadu.
Kawasan Hunian dan Fasilitas Penunjang
Rumah Susun ASN, TNI, dan Polri Pemerintah memproyeksikan penyediaan hunian vertikal bagi aparatur sipil negara dan petugas pertahanan-keamanan:
- Total Rencana: Pembangunan 47 menara (tower) hunian terpadu.
- Tahap Awal: Target perampungan 12 menara hunian berfasilitas furnitur lengkap pada Juli 2024 untuk mendukung kesiapan personel operasional.






