Pemerintah Indonesia mulai mematangkan langkah awal pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 Gigawatt (GW). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa seremoni peresmian untuk tahap pertama dari proyek energi terbarukan ini bakal diselenggarakan di Bali. Kepastian lokasi tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan keterangan resmi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada hari Senin. Selain memastikan lokasi acara, Bahlil juga mengutarakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk memimpin langsung seremoni peresmian tahap awal proyek nasional tersebut.
Proses koordinasi mengenai waktu pelaksanaan kegiatan peresmian masih terus berjalan di tingkat kementerian. Bahlil menjelaskan bahwa pihak Kementerian ESDM sedang berupaya menyesuaikan dan meminta alokasi waktu dari Presiden Prabowo Subianto agar acara peresmian tahap pertama PLTS 100 GW dapat terlaksana sesuai rencana di Bali. Penguatan landasan hukum dan perencanaan proyek ini juga telah dilakukan oleh pemerintah. Proyek pengembangan PLTS 100 GW tersebut secara resmi sudah dimasukkan ke dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero).
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Dalam peta jalan pengembangannya, pemerintah tidak langsung membangun keseluruhan kapasitas 100 GW secara serentak, melainkan membaginya ke dalam beberapa fase pengerjaan. Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas sebesar 17 GW. Pembangunan tahap awal 17 GW ini didorong sebagai bagian terdepan dari proyek besar PLTS 100 GW untuk mengakselerasi program transisi energi nasional. Demi menjamin ketersediaan ruang bagi fasilitas pembangkit surya tersebut, Kementerian ESDM berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua kementerian ini telah menyiapkan areal lahan seluas 24 ribu hektare yang berlokasi di Pulau Jawa.
Aspek teknis penyaluran daya dari lokasi pembangkit menuju jaringan distribusi utama turut menjadi fokus perhatian pemerintah. Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan bahwa penyiapan infrastruktur pendukung akan dilakukan secara terintegrasi dengan ketersediaan fasilitas kelistrikan yang sudah ada. Infrastruktur seperti jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN akan dihubungkan secara langsung dengan pembangkit listrik yang dibangun di atas lahan seluas 24 ribu hektare di Pulau Jawa tersebut. Yuliot menekankan bahwa pada tahap awal ini, Kementerian ESDM mengambil langkah percepatan khusus untuk merampungkan pengembangan kapasitas 17 GW terlebih dahulu sebelum melangkah ke fase-fase berikutnya.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Realisasi proyek PLTS 100 GW ini dinilai memiliki arti strategis yang tidak hanya terbatas pada pencapaian target bauran energi bersih, tetapi juga pada penguatan kemandirian ekonomi nasional. Pembangunan pembangkit tenaga surya skala besar ini disebut berpotensi menekan volume impor energi secara signifikan. Berdasarkan perhitungan yang disiapkan, estimasi nilai substitusi impor yang dapat dihasilkan dari keberadaan proyek ini diperkirakan mencapai kisaran antara 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS. Di samping penghematan devisa dari substitusi impor energi, proyek PLTS 100 GW ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi ekonomi langsung terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) nasional hingga mencapai angka 26,6 miliar dolar AS.
