Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon dilaporkan tengah menguji komitmen politik para sekutu militernya di Eropa. Langkah ini terungkap melalui penyebaran kuesioner khusus yang ditujukan kepada negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Melalui dokumen tersebut, AS diam-diam "interogasi" anggota NATO, loyalitas sekutu Trump diuji untuk melihat sejauh mana mereka mendukung agenda luar negeri yang diusung oleh Presiden Donald Trump.
Dokumen setebal tiga halaman tersebut berjudul resmi "Questions for NATO Allies & Other Key Stakeholders". Di dalam kuesioner ini, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang menyelidiki apakah negara-negara anggota telah menyatakan dukungan mereka secara terbuka terhadap prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Selain itu, sekutu juga ditanya mengenai keselarasan sikap mereka terhadap pendekatan diplomasi dan militer AS yang digambarkan dengan istilah "kuat, jelas, dan tenang". Istilah spesifik ini merujuk langsung pada pidato yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam forum pertahanan internasional Shangri-La Dialogue pada bulan Mei lalu.
Penyebaran dokumen evaluasi ini diyakini menjadi bagian dari panduan komunikasi bagi para pejabat Amerika Serikat saat berinteraksi dengan mitra-mitra NATO. Hal ini berjalan beriringan dengan proses peninjauan selama enam bulan yang dilakukan oleh Pentagon terhadap keberadaan dan penempatan pasukan militer AS di kawasan Eropa. Keberadaan kuesioner ini pertama kali dilaporkan oleh media Bloomberg yang mempublikasikan sebagian isinya, sebelum akhirnya saluran berita Al Jazeera berhasil mendapatkan dokumen lengkap dari salah seorang pejabat yang menerimanya.
Persiapan Pemerintah Daerah Menerbitkan Obligasi dan Peran Pengawasan Pusat
Salah satu poin krusial dalam interogasi tertulis ini berkaitan dengan akses militer. Pentagon menanyakan secara terperinci apakah negara-negara sekutu membatasi akses pasukan AS ke pangkalan militer setempat maupun wilayah udara untuk penerbangan militer. Pentagon juga menyelidiki apakah negara-negara tersebut bersedia mengurangi atau bahkan menghapus pembatasan tersebut. Isu ini menjadi sangat sensitif mengingat beberapa negara Eropa mulai memperketat aturan akses militer mereka setelah pecahnya perang antara AS-Israel melawan Iran pada tanggal 28 Februari lalu.
Langkah sepihak Amerika Serikat ini memicu kritik keras dari internal aliansi. Seorang pejabat pertahanan senior dari salah satu negara anggota NATO menyatakan bahwa pemerintahan AS saat ini telah mencampuradukkan urusan internal NATO dengan operasi militer sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut pejabat tersebut, kuesioner ini mencerminkan kebingungan tersebut karena pada dasarnya NATO tidak memiliki keterkaitan dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Terlebih lagi, mayoritas negara Eropa memiliki pandangan yang berbeda terkait konflik dengan Iran. Ketika AS mengambil jalur militer, banyak negara Eropa justru lebih mengedepankan jalur diplomasi, dorongan gencatan senjata, serta upaya de-eskalasi konflik.
Amerika Serikat Bersiap Terapkan Sanksi Ekonomi Terberat dalam Sejarah terhadap Iran
Kuesioner ini juga secara eksplisit menyinggung konsep "NATO 3.0" yang diusung oleh pemerintahan Donald Trump. Konsep ini mendorong agar negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab serta porsi pembiayaan yang lebih besar untuk pertahanan kawasan mereka sendiri, sementara dukungan militer langsung dari Amerika Serikat akan diberikan secara lebih terbatas. Mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS, Jim Townsend, memberikan catatan bahwa pemerintahan saat ini memang menaruh perhatian yang sangat besar pada aspek kesetiaan, baik dari jajaran internal mereka sendiri maupun dari negara-negara sekutu.
