Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas dengan adanya rencana penerapan sanksi baru yang sangat ketat. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyatakan bahwa pemerintah AS akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana besar Washington untuk menciptakan isolasi ekonomi terkoordinasi yang terbesar dalam sejarah dunia. Melalui kebijakan ini, AS berupaya menekan Teheran secara maksimal agar tidak memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan aktivitas yang dianggap mengancam keamanan global.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengancam akan melakukan "Perang Ekonomi" terhadap Iran. Trump juga mengeluarkan peringatan keras mengenai konsekuensi ekonomi yang serius bagi negara mana pun yang memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada Iran. Menurut penjelasan Scott Bessent, tekanan ekonomi maksimum ini sengaja dirancang agar kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali operasi militer skala besar di kawasan tersebut. Langkah ini sejalan dengan tujuan awal Trump sejak konflik dimulai, yaitu membongkar program nuklir Iran, membatasi kemampuan Iran untuk menyerang rival-rival regionalnya, serta menciptakan kondisi agar rakyat Iran menggulingkan para pemimpin ulama mereka.
Pentagon Uji Loyalitas Anggota NATO terhadap Agenda Trump Lewat Kuesioner Khusus
Dalam upaya menegakkan isolasi ekonomi tersebut, Departemen Keuangan AS dan pemerintah AS akan mengambil tindakan tegas terhadap entitas mana pun yang kedapatan melakukan transaksi dengan Iran. Tindakan hukum dan sanksi akan dikerahkan secara penuh terhadap pihak-pihak yang mentransfer uang, membeli minyak Iran, atau melakukan transfer kapal melalui laut dengan negara tersebut. Tekanan ekonomi ini juga akan berjalan beriringan dengan blokade laut oleh militer AS yang saat ini masih berlangsung di Selat Hormuz. Terkait wilayah strategis tersebut, Presiden Donald Trump bahkan sempat membuat pernyataan heboh dengan mengklaim bahwa Selat Hormuz adalah teritori AS.
Langkah keras AS ini diperkirakan akan berdampak luas pada hubungan dagang internasional, terutama dengan China. Berdasarkan data tahun 2025 dari perusahaan analitik Kpler, China membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut. Ketergantungan China terhadap pasokan energi dari kawasan tersebut memang sangat besar, mengingat negara tersebut memperoleh 50 persen kebutuhan energinya dari kawasan Teluk. Ancaman sanksi sekunder dari AS terhadap pembeli minyak Iran berpotensi memicu ketegangan baru dalam rantai pasok energi global.
Persiapan Pemerintah Daerah Menerbitkan Obligasi dan Peran Pengawasan Pusat
Di sisi lain, kondisi perekonomian Iran sendiri saat ini sudah berada dalam tekanan berat. Produk domestik bruto (PDB) Iran diyakini mengalami kontraksi akibat perang, sementara tingkat inflasi di negara tersebut telah melonjak ke level tertinggi dalam sejarah. Menanggapi ancaman baru dari Washington, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam keras sanksi ekonomi dan perdagangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan "terorisme ekonomi". Melalui pernyataannya di platform X, Araghchi menilai langkah baru AS tersebut sebagai upaya sia-sia untuk melipatgandakan kebijakan yang telah gagal. Sementara itu, ancaman finansial dari AS ini langsung direspons oleh pasar global, di mana harga minyak dunia melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari tiga pekan.
