Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) secara aktif terus mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh tanah air agar dapat berfungsi lebih optimal sebagai Regional Development Bank. Langkah strategis ini dinilai sangat penting untuk memastikan BPD dapat menjadi pilar utama dalam mengakselerasi pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Dorongan untuk memperkuat posisi BPD ini menjadi salah satu fokus utama asosiasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, mengeluarkan keterangan resmi di Jakarta pada hari Jumat, 21 Agustus 2026. Dalam pernyataan tertulisnya, Agus Haryoto Widodo menekankan pentingnya terciptanya level playing field atau kesetaraan peluang bagi BPD. Menurutnya, penciptaan iklim usaha dan regulasi yang setara sangat dibutuhkan agar BPD dapat bersaing secara sehat serta menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai mitra strategis pembangunan pemerintah daerah.
Bank INA dan Indodax Hadirkan Integrasi Layanan Perbankan Digital dan Kartu Co-Brand
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa BPD memegang peran yang sangat krusial dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah yang sangat beragam. Pembiayaan yang disalurkan oleh BPD mencakup sektor-sektor vital bagi masyarakat banyak, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor pangan, penyediaan perumahan, layanan kesehatan, dunia pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi. Pembiayaan pada sektor transportasi dan infrastruktur ini menjadi kian mendesak di tengah berbagai tantangan keselamatan di daerah. Sebagai gambaran mengenai tantangan transportasi, tercatat bahwa dalam waktu 8 bulan saja, jumlah korban kecelakaan kapal yang meninggal dunia dan dinyatakan hilang telah mencapai 442 orang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur transportasi di daerah.
Meskipun memiliki potensi besar, BPD juga dihadapkan pada karakteristik likuiditas yang unik dan menantang. Likuiditas lembaga keuangan daerah ini sangat bergantung pada siklus fiskal yang berjalan di masing-masing wilayah. Secara spesifik, struktur likuiditas BPD sangat dipengaruhi oleh kelancaran Transfer ke Daerah (TKD), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dinamika ekosistem transaksi pemerintah daerah lainnya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan kolaborasi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas likuiditas tersebut.
Asbanda Dorong Penguatan Peran BPD sebagai Penggerak Ekonomi Daerah
Kendati menghadapi berbagai tantangan likuiditas dan kondisi ekonomi regional, kinerja BPD secara umum menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data keuangan yang dihimpun hingga bulan Juni 2026, performa dari 27 BPD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan kondisi fundamental yang sehat. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap institusi ini terus meningkat, yang dibuktikan dengan pencapaian luar biasa di mana total aset BPD secara akumulatif kini telah berhasil menembus angka Rp1.000 triliun. Dengan fundamental yang kokoh ini, penguatan peran BPD sebagai motor penggerak ekonomi daerah diharapkan dapat terus berlanjut secara konsisten.
