Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 64,5 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dikelola oleh perempuan. Keberadaan perempuan sebagai pengelola mayoritas unit usaha tersebut menunjukkan betapa besarnya peran perempuan dalam menggerakkan aktivitas perekonomian di tanah air. Tidak hanya mendominasi sektor UMKM, kontribusi nyata kaum perempuan juga tercermin secara jelas di sektor ekonomi kreatif. Pada sektor tersebut, tercatat sebanyak 58,39 persen tenaga kerja merupakan perempuan. Data-data ini menggarisbawahi bahwa perempuan memegang posisi yang sangat penting dan strategis dalam menopang struktur perekonomian nasional.
Besarnya potensi tersebut turut menjadi perhatian serius otoritas moneter. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa perempuan yang semakin berdaya diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan keluarga dan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Filianingsih Hendarta menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi lintas pemangku kepentingan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dinilai sangat esensial, terutama dalam upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi kaum perempuan serta kelompok rentan di Indonesia.
Senada dengan hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda untuk mewujudkan kesetaraan gender semata. Lebih dari itu, pemberdayaan perempuan diposisikan sebagai sebuah strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Arifah Fauzi mengingatkan bahwa pencapaian keberhasilan dari agenda pemberdayaan perempuan tidak mungkin dapat diraih hanya melalui upaya pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang mutlak diperlukan.
PT Pos Gagal Bayar Bunga Obligasi, Fitch Pangkas Peringkat Utang Jadi C
Sebagai wujud komitmen nyata dalam mendorong peran perempuan, Bank Indonesia menyelenggarakan acara Inclusion Talk dengan tajuk "Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa". Acara tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang bertempat di JICC, Jakarta. Pada momentum tersebut, Bank Indonesia bersama Women's World Banking (WWB) juga secara resmi meluncurkan sebuah kajian bertajuk "Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia". Peluncuran kajian ini menjadi rujukan penting dalam pengembangan model bisnis yang inklusif dan ramah gender.
Langkah Bank Indonesia dalam mendorong pemberdayaan perempuan juga terus dijalankan secara berkesinambungan melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten, yang mayoritas anggotanya merupakan perempuan. Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 tersebut kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Melalui perluasan dan replikasi ini, pembinaan terhadap kelompok subsisten perempuan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas di berbagai penjuru tanah air.
Dua Dirjen Kemenkeu Minta Perombakan Pejabat Era Purbaya Dibatalkan
Dalam pelaksanaannya, penguatan program ini diarahkan pada beberapa aspek strategis. Penguatan tersebut difokuskan pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM). Selain itu, langkah penguatan program diarahkan untuk memperkokoh representasi dan kepemimpinan perempuan, serta memanfaatkan teknologi digital yang adaptif dan inklusif guna mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
