Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mulai menyiapkan penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu (15/8). Kebijakan ini difokuskan pada pemulihan serta rekonstruksi fasilitas publik dan permukiman warga guna menekan risiko kerusakan di masa mendatang.
Bupati Manggarai Herybertus Geradus Nabit menyatakan perlunya penyesuaian regulasi dan standar konstruksi, terutama di kawasan dengan kerentanan guncangan tinggi. Pemkab Manggarai kini mulai mengevaluasi kelayakan fisik bangunan serta meninjau ulang standar struktur infrastruktur dan gedung bertingkat, salah satunya di wilayah Kecamatan Reok.
“Kami merasa perlunya penyesuaian regulasi standar bangunan, mengingat kerentanan yang ada akan berisiko bagi bangunan yang memiliki lebih dari dua lantai,” ujar Herybertus saat menerima kunjungan pimpinan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jumat (28/8).
Pelaku Pembacokan Nelayan di Sampang Ditangkap, Motif Balas Dendam
Langkah mitigasi ini didukung secara teknis oleh BMKG melalui penerjunan tim ahli untuk survei mikroseismik dan makroseismik. Kajian tersebut bertujuan memetakan karakteristik serta respons tanah lokal terhadap getaran seismik, yang menjadi landasan penetapan standar teknis pembangunan di NTT.
Hasil kajian berupa peta mikrozonasi dan pedoman tata ruang nantinya diserahkan kepada Pemkab Manggarai, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dokumen tersebut akan menjadi dasar regulasi perizinan, termasuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berbasis ketahanan gempa.
3 Pengeroyok Warga Pejompongan Ditangkap di Babakan Madang Bogor
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari turut menegaskan bahwa penguatan struktur bangunan merupakan kunci fundamental dalam mitigasi bencana gempa bumi guna meminimalkan korban dan kerusakan infrastruktur.
