Pemerintah Lelang Delapan Seri Sukuk Negara untuk Penuhi Target APBN 2026

Apa Saja Seri Sukuk yang Ditawarkan dalam Lelang?

Baca Juga

Tarif Khusus Transportasi Umum di Jakarta Hanya Rp 1 pada 17 Agustus 2026

Dalam lelang kali ini, Kementerian Keuangan menawarkan variasi tenor yang cukup beragam untuk mengakomodasi kebutuhan likuiditas para investor. Secara total, terdapat delapan seri sukuk yang terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan jangka waktunya. Kategori pertama mencakup tiga seri sukuk berjangka pendek atau tenor pendek, yaitu SPNS08092026, SPNS03022027, dan SPNS12042027. Sementara itu, kategori kedua terdiri dari lima seri sukuk berjangka menengah hingga panjang, yang meliputi seri PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038. Pilihan instrumen yang bervariasi ini memberikan fleksibilitas bagi para pelaku pasar dalam mengelola portofolio investasi mereka sesuai dengan profil risiko dan target imbal hasil masing-masing.

Apa Keistimewaan Seri PBSG002 dan Bagaimana Dampaknya bagi Perbankan?

Salah satu daya tarik utama dalam pelelangan kali ini adalah kehadiran seri PBSG002 yang dikategorikan sebagai Green Sukuk. Seri ini ditawarkan secara khusus melalui mekanisme lelang di pasar perdana domestik. Langkah ini menjadi tonggak kelanjutan dari komitmen pembiayaan hijau pemerintah, yang sebelumnya telah sukses melaksanakan program serupa sebanyak 8 kali di pasar global sejak tahun 2018 serta 12 kali di pasar ritel domestik melalui skema Green Sukuk Ritel sejak tahun 2019. Kehadiran PBSG002 tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi industri perbankan nasional. Seri Green Sukuk ini dapat dimanfaatkan oleh perbankan untuk mendukung pemenuhan program Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Kebijakan ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, maupun Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia.

Bagaimana Mekanisme dan Ketentuan untuk Mengikuti Lelang Ini?

Baca Juga

DJP Kemenkeu Rencanakan Pemungutan PPN Jasa Jalan Tol pada 2028

Bagi pihak yang tertarik untuk menempatkan dana, proses lelang akan dilaksanakan secara terbuka dengan menggunakan metode harga beragam atau multiple price. Penyelenggaraan teknis pelelangan sepenuhnya menggunakan sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia selaku agen resmi yang ditunjuk. Meskipun lelang ini terbuka bagi seluruh kalangan, investor individu maupun institusi tidak dapat mengajukan penawaran secara langsung ke sistem Bank Indonesia. Seluruh penawaran pembelian harus disampaikan melalui perantara Dealer Utama yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Keuangan. Selain para investor umum, pihak-pihak seperti Dealer Utama SBSN, Bank Indonesia sendiri, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga diperbolehkan mengajukan penawaran dengan merujuk pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 mengenai Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik.

Apa Akad Syariah dan Aset Pendukung yang Digunakan dalam Seri SBSN Ini?

Setiap instrumen keuangan syariah wajib didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip hukum Islam demi menjamin kehalalan dan keabsahannya. Untuk lelang besok, seri SPN-S akan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back. Penerbitan seri ini berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Di sisi lain, untuk seri PBS, pemerintah menerapkan akad Ijarah Asset to be Leased yang merujuk pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010. Dari sisi aset pendukung atau underlying asset, penerbitan seri SPN-S memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN). Penggunaan aset negara ini dipastikan telah mendapatkan persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta telah memenuhi seluruh kriteria hukum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.08/2021, khususnya pada Pasal 2 ayat (4).