Bagaimana status kepesertaan bantuan sosial Anda setelah sistem pendataan terpadu diperbarui oleh pemerintah? Sebagian warga mungkin bertanya-tanya ke mana harus mengurus pembaruan data jika bantuan belum cair atau profil kesejahteraan keluarga mengalami perubahan.
Pemerintah kini resmi menggabungkan data bantuan sosial melalui satu pintu terintegrasi. Kebijakan ini menyatukan berbagai basis data yang sebelumnya terpisah menjadi acuan tunggal dalam penyaluran program jaminan sosial di seluruh Indonesia.
Integrasi DTKS dan Regsosek ke dalam Basis Data Tunggal DTSEN
Langkah pembaruan data DTKS dan integrasi Registrasi Sosial Ekonomi Regsosek Kemensos bermuara pada pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Landasan operasional basis data ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai penyusun sekaligus pengelola utama.
DTSEN mengonsolidasikan tiga pilar data besar, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos, basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Untuk mencegah data ganda serta menjaga validitas identitas warga, sistem ini disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Ketentuan dan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa Terbaru
Hingga pemutakhiran DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli 2026, sistem mencakup sebanyak 290,13 juta rekam jejak individu dan 95,98 juta data keluarga di seluruh pelosok negeri.
Kriteria Desil dan Metode Penilaian Kesejahteraan Keluarga
Dalam sistem DTSEN, posisi kesejahteraan setiap keluarga dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan atau desil. Setiap desil merepresentasikan sekitar 10 persen dari total populasi penduduk:
- Desil 1: Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
- Desil 2 sampai Desil 9: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan bertingkat dari rentan hingga menengah.
- Desil 10: Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Penetapan desil keluarga dilakukan BPS menggunakan metode statistik berstandar internasional bernama Proxy Means Test (PMT). Penilaian PMT tidak hanya melihat nominal penghasilan, melainkan menggabungkan beberapa indikator secara bersamaan, meliputi:
Syarat dan Mekanisme Pendaftaran Program Indonesia Pintar PIP Kemendikbudristek
- Kondisi fisik tempat tinggal dan karakteristik bangunan.
- Kepemilikan fasilitas rumah tangga serta aset ekonomi.
- Kondisi demografi keluarga, seperti jumlah tanggungan dan komposisi usia anggota rumah tangga.
- Kapasitas ekonomi serta kemampuan fisik anggota keluarga dalam bekerja.
Kanal Resmi Pengajuan Usul dan Sanggah Pembaruan Data
Warga yang ingin memperbarui data keluarga atau mendaftarkan diri ke sistem dapat memanfaatkan sejumlah jalur resmi yang disediakan oleh pemerintah:
- Layanan mandiri daring: Pengecekan data status penerima dapat diakses melalui portal resmi dtsen.data.go.id, situs web atau aplikasi Cek Bansos Kemensos (cekbansos.kemensos.go.id), dan portal Cek DTSEN BPS (dtsen-form.bps.go.id).
- Layanan tatap muka di desa: Masyarakat dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk melakukan input perubahan profil melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
- Jalur pendamping dan pengaduan: Partisipasi usulan maupun sanggahan kelayakan penerima dapat disampaikan lewat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), call center Kemensos di nomor 021-171, atau pesan WhatsApp ke nomor 0887-7171-171.
Mekanisme Verifikasi Tiga Bulanan dan Peran Operator Desa
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa data lapangan yang dihimpun oleh operator di tingkat desa merupakan fondasi utama bagi BPS dalam memperbarui basis data DTSEN. Usulan dan sanggahan dari warga dapat diajukan sewaktu-waktu, namun hasil verifikasi dan pembaruan resminya dirilis secara berkala setiap tiga bulan untuk menjadi dasar penyaluran bantuan sosial tahap berikutnya.
Contoh integrasi data tingkat daerah terlihat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan data DTSEN, daerah tersebut mencatat 579.539 keluarga dengan 1.757.867 jiwa. Dari basis data tersebut, tercatat 96.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bansos, yang terdiri dari 43.910 KPM penerima PKH dan Sembako serta 52.418 KPM penerima Sembako murni. Selain itu, 509.354 jiwa terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, dengan penambahan 4.550 KPM baru pada tahun 2026, di tengah masuknya 46.663 usulan bansos dan 56.641 usulan pembaruan data dari masyarakat.
