Pemerintah terus meninjau efektivitas transisi energi di sektor transportasi jalan raya. Salah satu pilar yang terus dipantau pelaksanaannya adalah program insentif konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Kementerian ESDM. Inisiatif ini dirancang guna memfasilitasi pemilik kendaraan roda dua konvensional beralih menggunakan penggerak daya baterai.
Berdasarkan data operasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat insentif telah dibayarkan untuk konversi sebanyak 1.111 unit sepeda motor. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode tahun 2023 yang mencatat realisasi sebanyak 145 unit motor. Percepatan ini dinilai penting mengingat populasi kendaraan roda dua di Indonesia terus bertambah, dengan volume penjualan nasional mencapai kisaran 6 juta unit per tahun. Dari sudut pandang lingkungan, konversi kendaraan listrik secara menyeluruh oleh masyarakat berpotensi mereduksi emisi karbon hingga 132,25 juta ton CO2.
Dorongan Keberlanjutan Konversi dan Anggaran Subsidi
Melihat selisih antara target dekarbonisasi dan realisasi unit terkonversi, kalangan pelaku industri mengharapkan keberlanjutan dukungan fiskal. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, menyampaikan harapan agar stimulus konversi sepeda motor listrik berbasis baterai dapat dipertimbangkan untuk diterapkan kembali secara berkelanjutan.
Di tingkat kementerian teknis, koordinasi penganggaran terus berjalan. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengonfirmasi bahwa program subsidi kendaraan motor listrik telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung kelanjutan skema stimulus ini diperkirakan berada di angka Rp 250 miliar.
Operasi Cepat Tanggap, Polri Siapkan 2 Helikopter dan Drone untuk Padamkan Karhutla
Perbandingan Skema Konversi dan Bantuan Pembelian Unit Baru
Ekosistem motor listrik nasional tidak hanya digerakkan lewat jalur konversi mesin BBM, melainkan juga program insentif pembelian unit baru yang pertama kali digulirkan pemerintah pada 2023 sebesar Rp 7 juta per unit. Keberadaan dua jalur ini memberi alternatif bagi masyarakat, baik yang ingin mempertahankan rangka motor lamanya lewat bengkel konversi maupun yang ingin membeli unit rakitan pabrik.
Dari sisi produsen, jenama motor listrik asal China, Sunra, mengusulkan agar pemerintah merealisasikan insentif pembelian motor baru sebesar Rp 5 juta per unit. Komisaris Sunra Indonesia, Ismeth Wibowo, memaparkan bahwa penyaluran insentif idealnya disalurkan melalui perusahaan-perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Perindustrian, bukan langsung ke rekening perseorangan konsumen.
Sebagai gambaran harga, varian termurah dari lini produk Sunra dibanderol sekitar Rp 15 juta. Jika skema subsidi Rp 5 juta tersebut aktif, beban biaya pembeli berkurang menjadi Rp 10 juta. Produsen juga memperluas opsi pembiayaan melalui kemitraan dengan BNI, yang menyediakan fasilitas cicilan kartu kredit dengan bunga 0 persen bertenor dua tahun.
64 Ribu Hektare Hutan dan Lahan Terbakar, Polri, 62 Persen Berhasil Dikendalikan
Dukungan Fiskal Daerah dan Regulasi Bebas Pajak
Keberhasilan program insentif konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Kementerian ESDM maupun adopsi kendaraan listrik baru ditopang oleh regulasi turunan di tingkat pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang meminta seluruh pemerintah daerah tetap memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
Kebijakan pembebasan pajak ini memicu pertumbuhan pesat kepemilikan kendaraan listrik di wilayah metropolitan, khususnya Jakarta:
- Pertumbuhan kendaraan listrik di DKI Jakarta tercatat mencapai 33 persen hingga Triwulan II.
- Sebanyak 63 persen dari total mobil listrik di seluruh Indonesia saat ini beroperasi di wilayah Jakarta.
- Sekitar 78 persen pemilik mobil listrik di Jakarta berstatus sebagai pemilik kendaraan kedua atau kepemilikan tambahan.
Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mencatat adanya potensi penurunan penerimaan daerah dari kebijakan fiskal ini hingga Juni, dengan nilai mencapai Rp 2 triliun. Rincian potensi kehilangan pendapatan tersebut mencakup PKB sebesar Rp 515 miliar dari 109.172 unit kendaraan dan BBNKB sebesar Rp 1,5 triliun dari 53.419 unit kendaraan. Integrasi antara insentif konversi ESDM, subsidi pembelian, dan pembebasan pajak daerah tetap menjadi instrumen utama percepatan elektrifikasi transportasi nasional.
