Pemerintah Iran mengecam keras rencana pengumuman paket sanksi ekonomi baru oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Teheran secara terbuka menyebut kebijakan sanksi sepihak tersebut sebagai bentuk terorisme ekonomi karena dianggap melanggar hukum internasional dan secara langsung menekan kedaulatan serta stabilitas ekonomi global.
Ketegangan ini memuncak menjelang pengumuman resmi Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/8/2026). Bessent sebelumnya menyatakan bahwa Washington bersiap menjatuhkan salah satu paket sanksi paling berat sepanjang sejarah terhadap Teheran. Sebagai tanggapan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (23/8/2026) bahwa sanksi sekunder yang dirancang AS sama sekali tidak memiliki dasar legalitas dalam hukum internasional.
Dasar Tuduhan Terorisme Ekonomi dan Tekanan Sanksi Sekunder
Alasan utama Teheran melabeli langkah Washington sebagai terorisme ekonomi bertumpu pada penerapan sanksi sekunder yang menargetkan pihak ketiga. Melalui kebijakan ini, pemerintahan Donald Trump memperingatkan konsekuensi finansial bagi negara manapun yang tetap menjalin hubungan dagang atau memberikan bantuan kepada Iran. Trump menilai Iran sejatinya menginginkan sebuah kesepakatan baru, tetapi belum siap menerima persyaratan yang ditetapkan Washington.
Langkah sepihak tersebut dinilai Iran merusak tatanan hubungan dagang antarnegara yang berdaulat. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei memperingatkan negara-negara tetangga di kawasan agar tidak terseret dalam strategi perang ekonomi yang dipimpin AS. Rezaei menegaskan bahwa Teheran akan menganggap negara manapun yang turut serta dalam blokade ekonomi tersebut sebagai pihak musuh.
Jadwal Elche vs Barcelona LaLiga 2026 Tayang Live di Mana?
Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf turut menuduh AS sengaja mengorbankan keamanan para sekutunya di Timur Tengah demi kepentingan Israel. Menurut Qalibaf, Teheran telah menerima berbagai pesan dari negara-negara sekitar terkait pengaturan keamanan regional yang independen dan rencana kerja sama ekonomi tanpa campur tangan kekuatan luar.
Gangguan Perdagangan Energi di Selat Hormuz
Perseteruan ekonomi ini berdampak langsung pada kelancaran rantai pasok energi dunia di Selat Hormuz. Jalur pelayaran vital tersebut mengalami penutupan yang menyebabkan ribuan pelaut tertahan di ratusan kapal komoditas. Berdasarkan data pelacakan lalu lintas laut terkini, hanya empat kapal kargo non-migas yang melintasi selat tersebut pada hari Kamis, tanpa ada satupun kapal tanker minyak mentah berukuran besar atau kapal pengangkut gas alam cair (LNG).
Menteri Energi AS Chris Wright melaporkan bahwa militer AS membantu memfasilitasi pergerakan rata-rata 8 juta barel minyak per hari selama tujuh hari terakhir. Angka ini merosot tajam dibandingkan volume normal sebelum perang yang melampaui 20 juta barel per hari, atau mencakup sekitar seperlima dari total konsumsi minyak dunia.
Kendati jalur tersebut dibatasi ketat, Iran memberikan pengecualian khusus bagi kapal tanker minyak asal Irak setelah adanya koordinasi diplomatik intensif dengan Baghdad. Dispensasi pengiriman minyak mentah ini diputuskan setelah permohonan berulang kali dari otoritas Irak yang disampaikan langsung saat kunjungan Mohammad Baqer Qalibaf.
Klarifikasi Regulasi Hijab Kadet Unhan, Fakta Resmi dan Langkah Penyesuaian Aturan Kemhan
Ketahanan Militer dan Peluang Penyelesaian Diplomatik
Konflik yang meluas ini telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material di kedua belah pihak. Di pihak AS, tercatat lebih dari 750 personel militer mengalami luka-luka dan 18 personel tewas. Di Iran, ribuan korban dilaporkan meninggal dunia, termasuk tewasnya 168 anak sekolah pada hari pertama pecahnya perang.
Meski serangan militer AS melemahkan kondisi perekonomian serta menghancurkan armada angkatan laut dan angkatan udara Iran, Teheran tetap mempertahankan kapabilitas persenjataan rudal dan drone. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdollahi secara khusus meninjau fasilitas bawah tanah pembuatan rudal balistik untuk memastikan kesiapan pertahanan mandiri negara tersebut. Di sisi lain, program nuklir Teheran masih berada di luar pengawasan internasional menyusul larangan masuk bagi para inspektur PBB sejak 2025.
Di tengah eskalasi konflik senjata dan perang sanksi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan keterbukaannya terhadap jalan damai. Pezeshkian menyerukan penyelesaian melalui perundingan diplomasi yang bermartabat demi segera menghentikan eskalasi konflik yang merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.
