Pembangunan infrastruktur perkotaan acap kali berbenturan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Di Mumbai, yang dikenal luas sebagai pusat keuangan utama di India, rencana pengerjaan jalan pesisir memicu polemik besar karena mengancam kelangsungan hidup hutan bakau setempat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ekologi yang tengah dihadapi kota metropolis ini, berikut adalah serangkaian pertanyaan dan jawaban penting terkait proyek jalan pesisir serta dampaknya terhadap ekosistem mangrove.
Mengapa otoritas Mumbai menginisiasi proyek infrastruktur masif di wilayah pesisir?
Pemerintah daerah setempat saat ini tengah menggalakkan berbagai proyek berskala besar dengan tujuan utama memperbaiki konektivitas antarwilayah sekaligus mengurai masalah kemacetan yang sudah lama menjadi momok di pusat ekonomi India tersebut. Sebagai kawasan urban yang terus mencatatkan pertumbuhan penduduk dan kendaraan, Mumbai membutuhkan jalur transportasi baru yang memadai. Proyek ini diharapkan bisa memperlancar mobilitas warga sehari-hari yang selama ini terhambat oleh padatnya lalu lintas kota.
Seberapa besar ancaman proyek jalan pesisir ini terhadap kelestarian mangrove?
Salah satu agenda utama dalam proyek ini adalah pembuatan jalan pesisir atau coastal road baru dengan panjang mencapai 26 kilometer. Sayangnya, pembukaan akses transportasi ini diperkirakan akan mengorbankan kurang lebih 45.000 pohon bakau yang berada di sepanjang jalur konstruksi. Ancaman ini menambah panjang rekam jejak kerusakan ekologis di wilayah tersebut. Berdasarkan data historis, percepatan urbanisasi yang tidak terkendali telah mengakibatkan hilangnya sekitar 40 persen kawasan hutan mangrove di Mumbai pada kurun waktu antara tahun 1991 hingga 2001.
Kapal Kebakaran Dahsyat Cuma Dalam Hitungan Detik, 76 Orang Tewas
Mengapa pelestarian hutan bakau dianggap sangat vital bagi keselamatan warga Mumbai?
Kondisi geografis kota ini membuatnya sangat rentan terhadap bencana alam. Menurut penjelasan Stalin Dayanand, Direktur kelompok lingkungan Vanashakti, eksistensi Mumbai bermula dari sekumpulan pulau yang disatukan melalui proses reklamasi lahan. Hal ini membuat daratan kota terus bergesekan dengan tekanan air laut. Hutan bakau bertindak sebagai tameng alami yang menahan gempuran gelombang pasang, terutama di tengah ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Selain itu, pesisir yang rendah dipadukan dengan drainase yang kurang memadai membuat curah hujan tinggi pada musim monsun selalu memicu banjir parah yang melumpuhkan rutinitas masyarakat.
Apa pandangan para aktivis lingkungan mengenai metode pembangunan jalan tersebut?
Kalangan pemerhati lingkungan menilai bahwa ada alternatif desain yang lebih ramah alam. Dayanand berpendapat bahwa pengerjaan jalur transportasi seharusnya bisa diakali dengan membuat jalan layang atau terowongan bawah tanah. Walaupun pendekatan tersebut akan menelan anggaran yang lebih besar, langkah itu dinilai jauh lebih efektif untuk menekan tingkat kerusakan ekosistem pesisir. Para kritikus juga menyoroti bahwa hilangnya pohon bakau dewasa tidak bisa langsung digantikan fungsinya oleh bibit baru, yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh maksimal dan mendukung habitat satwa liar serta mata pencaharian nelayan lokal.
Kondisi Darurat Ancam Satu Dunia, Komandan Militer Langsung Dipecat
Bagaimana langkah hukum dan komitmen pemerintah dalam memulihkan vegetasi yang hilang?
Merespons kekhawatiran publik, ranah yudikatif telah mengambil langkah pengawasan. Pengadilan Tinggi Bombay secara resmi menginstruksikan adanya penanaman pengganti sekitar 174.000 bibit mangrove baru guna menebus kerusakan dari proyek jalan pesisir. Dari pihak legislatif, Ameet Satam selaku Anggota Dewan Legislatif Maharashtra mengonfirmasi bahwa pihak perencana tata kota telah menjanjikan penanaman kembali dalam rasio tiga hingga lima kali lipat lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang. Harapannya, hasil akhir dari kebijakan ini justru akan memperluas area tutupan bakau di masa depan.
Langkah strategis apa yang telah disiapkan untuk menjaga ekosistem pesisir dalam jangka panjang?
Upaya perlindungan ini sejatinya telah dilembagakan oleh Pemerintah Negara Bagian Maharashtra sejak tahun 2012 silam melalui pembentukan unit khusus yang dinamakan Mangrove Cell. Lembaga ini diberi wewenang penuh untuk menjaga, melakukan kegiatan konservasi, dan merehabilitasi kawasan bakau yang telanjur rusak. Tim dari Mangrove Cell juga diwajibkan untuk menjalankan patroli rutin demi mencegah praktik perampasan lahan ilegal. Kendati demikian, para ahli tata kota mengingatkan bahwa pelestarian mangrove saja belum cukup. Kota ini tetap memerlukan pembaruan sistem saluran air secara menyeluruh dan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim agar krisis banjir tahunan bisa benar-benar teratasi.
