Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi merilis regulasi baru untuk merespons pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan di tanah air. Pada 19 Desember 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengesahkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Langkah strategis ini diambil di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi digital yang sangat masif di tingkat global maupun regional. Secara global, teknologi kecerdasan buatan diproyeksikan menghasilkan nilai ekonomi sebesar 142,3 miliar dolar AS pada tahun 2023. Sementara itu, di kawasan ASEAN, teknologi tersebut diperkirakan mampu menyumbang hingga 1 triliun dolar AS pada Produk Domestik Bruto (PDB) regional di tahun 2030, dengan Indonesia diproyeksikan menyerap porsi terbesar senilai 366 miliar dolar AS.
Sosialisasi mengenai arah kebijakan ini terus berjalan di tingkat nasional agar implementasinya dapat dipahami secara merata. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menghadiri acara Sarasehan AI Nasional yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat, 19 Januari. Dalam forum tersebut, dibahas bagaimana Surat Edaran Menkominfo tentang panduan etika kecerdasan buatan ini disusun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil secara intensif. Salah satu lembaga yang berperan aktif adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar, menjelaskan bahwa pihaknya terlibat secara mendalam dalam proses penyusunan dengan menyodorkan berbagai rekomendasi agar panduan ini tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat.
Strategi Perusahaan IT Menggenjot Adaptasi Teknologi dan Kecerdasan Buatan
Penerbitan surat edaran ini ditujukan secara khusus kepada pelaku usaha serta pelaku aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan buatan, baik di lingkup penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik maupun privat. Pemerintah merancang SE Menkominfo No. 9/2023 ini untuk melengkapi regulasi yang sudah berlaku sebelumnya di Indonesia. Instrumen etika ini berjalan beriringan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) guna menutup celah hukum dalam pemanfaatan teknologi baru. Sebagai catatan penting bagi pelaku industri, surat edaran ini merupakan panduan etis yang melengkapi aturan hukum yang ada, namun efektivitas penegakannya di lapangan masih akan sangat bergantung pada kesadaran kepatuhan pelaku usaha karena sifat dokumen ini yang tidak memuat sanksi pidana secara mandiri.
Ada sembilan prinsip etika utama yang diakomodasi di dalam dokumen panduan ini guna memastikan pemanfaatan teknologi yang aman. Prinsip-prinsip tersebut meliputi inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, serta kredibilitas dan akuntabilitas. Selain itu, aspek pelindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, hingga pelindungan kekayaan intelektual juga menjadi poin penting yang harus diintegrasikan oleh para pengembang sistem. Penerapan seluruh aspek ini diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk bias algoritma atau penyalahgunaan data pengguna di tanah air.
Upaya Jasa Marga Perkuat Layanan Tol Berbasis Teknologi demi Keselamatan Pengguna
Salah satu poin krusial dalam Surat Edaran Menkominfo tentang panduan etika kecerdasan buatan adalah pembatasan peran teknologi dalam pengambilan keputusan vital yang memengaruhi kehidupan manusia. Pemerintah secara tegas meminta pelaku industri untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan tidak digunakan secara mutlak untuk menentukan kebijakan atau mengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan. Lebih lanjut, pelaku industri juga diminta untuk memberikan perhatian khusus pada manajemen risiko dan manajemen krisis dalam setiap siklus pengembangan kecerdasan buatan guna mengantisipasi kegagalan sistem yang dapat merugikan publik secara luas.
