Forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama kerap melampaui batas agenda internal keagamaan dan menjelma menjadi panggung konsolidasi politik kebangsaan. Penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, kembali menegaskan posisi organisasi ini sebagai episentrum perhatian para pemegang kekuasaan dan pimpinan partai politik di tingkat pusat.
Kehadiran deretan pejabat negara hingga figur partai nonpengurus memperlihatkan kuatnya daya tarik NU dalam percaturan politik nasional. Fenomena ini memunculkan beragam telaah mengenai motif strategis di balik kedatangan para elite serta dampaknya bagi independensi organisasi kemasyarakatan Islam tersebut.
Deretan Pejabat dan Pesan Politik di Pembukaan Muktamar
Pembukaan Muktamar ke-35 NU pada Kamis, 27 Agustus 2026, dipadati oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara dan tokoh politik lintas sektor. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir secara langsung di arena muktamar. Di jajaran legislatif dan partai, tampak Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kelembagaan negara dan ormas sahabat turut diwakili oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui signifikansi dukungan ormas Islam terhadap legitimasi kepemimpinannya. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin menjadi mandataris rakyat tanpa sokongan dari NU dan Muhammadiyah. Ia berkomitmen untuk terus memperkuat serta memberdayakan NU, pesantren-pesantren di bawah naungannya, dan Muhammadiyah.
Bos Kripto Sebar Duit Rp858 Miliar ke Partai Politik Jelang Pemilu
Presiden juga memperkenalkan istilah "Jas Hijau" sebagai akronim dari pesan untuk jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, mengadaptasi jargon historis "Jas Merah". Di sela pidatonya, Prabowo melontarkan kelakar kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf terkait keinginannya mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) NU sebelum perhelatan muktamar ditutup.
Basis Massa Strategis dan Dinamika Relasi Patronase
Keterlibatan aktif figur-figur politik dalam muktamar dinilai tidak lepas dari besarnya modal sosial dan demografis yang dimiliki NU. Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang bahwa kedatangan para politisi, khususnya yang bukan bagian dari struktur kepengurusan ormas, menandakan adanya kepentingan politik praktis yang dibawa, baik atas nama individu maupun kepartaian.
Menurut Wasisto, relasi patronase terbentuk karena elite melihat basis massa NU yang sangat besar sebagai sarana strategis untuk membangun jejaring dengan tokoh-tokoh kunci di internal organisasi. Namun, pola hubungan ini bukannya tanpa konsekuensi. Wasisto mengingatkan adanya risiko terhadap jati diri NU sebagai ormas keagamaan apabila kepentingan eksternal menggeser fokus utama organisasi yang sejak awal didirikan untuk melayani kemaslahatan umat serta kepentingan bangsa dan negara.
Dentuman Keras & Kilatan Cahaya di Gorontalo, BMKG, Bukan Gempa
Pola Kolaborasi Saling Menguntungkan Antara Elite dan NU
Sudut pandang berbeda diutarakan oleh pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Kehadiran elite politik dalam jumlah besar dinilai sebagai fenomena yang wajar dan konsekuensi logis dari status NU sebagai ormas Islam terbesar di tanah air.
Adi menggarisbawahi bahwa hubungan antara NU dan berbagai kalangan eksternal berlandaskan pada prinsip kesalingpahaman (mutual understanding) dan kepentingan bersama (mutual interesting). Dalam kacamata ini, interaksi yang terbangun merupakan bentuk kemitraan kerja sama dan kolaborasi timbal balik antara representasi kekuatan politik nasional dan representasi masyarakat sipil berbasis keagamaan.
