Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago secara resmi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengambil peran terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Langkah strategis ini dinilai sangat krusial sebagai upaya nyata untuk menghadapi sekaligus menangkal penyebaran hoaks dan disinformasi yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Penegasan mengenai pentingnya peran pemerintah daerah tersebut disampaikan langsung oleh Menko Polkam saat melakukan kunjungan kerja dan agenda ramah tamah dengan jajaran pemerintah daerah di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Djamari Chaniago menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi arus informasi.
Pemerintah daerah bersama seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) diwajibkan untuk terus memperkuat sistem pengelolaan informasi. Penguatan tata kelola informasi ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda seiring dengan pesatnya perkembangan dan dinamika di ruang digital saat ini.
Menurut Djamari Chaniago, ruang digital pada masa kini telah bertransformasi menjadi sebuah medan strategis yang wajib dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh elemen pemerintahan dan keamanan. Beliau menegaskan bahwa penguasaan ruang digital adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas pemahaman masyarakat terhadap situasi nasional.
"Ruang digital saat ini menjadi medan strategis yang harus dikuasai bersama karena arus informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kondisi bangsa," ujar Djamari Chaniago dalam pernyataannya saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah.
Bukan Iran! Wilayah Arab Jadi Titik Tempur Baru, Dunia Ikut Terancam
Lebih lanjut, Menko Polkam secara khusus menyoroti betapa pentingnya kehadiran pemerintah daerah yang lebih awal di dalam ruang digital. Tujuan utama dari kehadiran yang cepat tersebut adalah untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berbasis fakta, serta memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas.
Langkah antisipatif ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kekosongan informasi di ruang publik. Djamari Chaniago menjelaskan bahwa kekosongan informasi sangat berisiko dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk menyebarkan narasi negatif yang berpotensi memperburuk keadaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat dan tepat.
Sebagai solusi konkret atas tantangan tersebut, Djamari Chaniago mengusulkan agar setiap daerah segera membentuk sebuah wadah khusus yang memiliki tugas utama untuk mencermati berbagai isu yang sedang berkembang. Wadah khusus ini diharapkan mampu mengelola dinamika informasi yang terjadi di masyarakat secara lebih terstruktur dan terukur.
Dalam pelaksanaannya, wadah khusus tersebut harus melibatkan berbagai unsur penting di daerah. Keterlibatan unsur-unsur ini mencakup pemerintah daerah itu sendiri, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta berbagai pihak terkait lainnya yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas daerah.
Detik-Detik Helikopter TV Jatuh saat Siaran, Jurnalis Tewas
Djamari Chaniago juga menilai bahwa sistem pengelolaan informasi yang dijalankan oleh daerah tidak boleh hanya bersifat reaktif, atau baru bergerak setelah muncul suatu persoalan di ruang publik. Sebaliknya, harus ada langkah-langkah antisipasi yang matang dan terencana sejak awal oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dengan adanya langkah antisipasi yang dipersiapkan dengan baik, pemerintah daerah diharapkan mampu mengendalikan setiap potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban sejak fase paling awal. Kekompakan antarunsur dalam forkopimda disebutnya sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas suatu daerah menghadapi ancaman disinformasi.
Pada akhirnya, sinergi yang terbangun dari seluruh unsur daerah diyakini dapat memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sinergi ini sekaligus memastikan bahwa segala informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara baik dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat.
