Kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan terus menjadi fokus utama untuk diukur dan dievaluasi secara berkala. Di Kementerian Pekerjaan Umum, tolok ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran terbaru, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum berhasil mencapai angka 89,76 pada tahun 2025. Angka pencapaian pada tahun 2025 ini menjadi indikator penting bagi kementerian dalam melihat mutu layanan yang telah diberikan kepada publik. Hasil pengukuran kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum ini juga dinilai memiliki pengaruh terhadap iklim investasi.
Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,76 pada tahun 2025 tersebut merupakan hasil dari tren peningkatan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian Pekerjaan Umum, Triono, menyampaikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di kementerian tersebut terus menunjukkan pergerakan yang positif. Jika ditarik mundur ke tahun 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum tercatat berada pada angka 78,25. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, nilai tersebut mengalami kenaikan menjadi 83,59. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian angka sebesar 86,18. Selanjutnya, pada tahun 2024, nilai indeks kembali meningkat hingga mencapai 88,22, sebelum akhirnya menyentuh angka 89,76 pada tahun 2025.
Untuk mendapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan survei yang dilakukan secara terstruktur kepada para pengguna layanan. Survei ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang spesifik, yaitu dimulai pada tanggal 15 September 2025 hingga berakhir pada tanggal 5 Oktober 2025. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data ini melibatkan sebanyak 635 responden yang dipilih untuk memberikan penilaian mereka. Para responden yang berjumlah 635 orang tersebut merupakan perwakilan dari 50 unit pelaksana teknis atau balai yang tersebar di lingkungan kementerian. Untuk memastikan bahwa jumlah sampel yang diambil tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran, pelaksanaan survei ini menggunakan formula Krejcie dan Morgan.
Bahlil Sebut Perusahaan Asal Rusia Rusal Bakal Bangun Pabrik Pemurnian Bauksit di Kalimantan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang melibatkan puluhan unit pelaksana teknis tersebut mencakup lima unit organisasi utama di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Unit organisasi pertama yang menjadi bagian dari pengukuran ini adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Unit organisasi kedua yang dilibatkan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjutnya, unit organisasi ketiga yang turut dievaluasi layanannya melalui survei ini adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Unit organisasi keempat adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terakhir, unit organisasi kelima yang layanannya dinilai oleh para responden adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kelima unit organisasi inilah yang menjadi sasaran dalam penilaian kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dirangkum, terdapat temuan mengenai aspek-aspek pelayanan yang dinilai paling baik oleh para responden. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang berhasil memperoleh penilaian tertinggi dari masyarakat pengguna layanan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Aspek pertama yang mendapatkan nilai tertinggi adalah prosedur pelayanan yang diterapkan oleh instansi. Aspek kedua yang juga dinilai tinggi oleh para responden adalah kompetensi petugas dalam melayani kebutuhan masyarakat. Sementara itu, aspek ketiga yang masuk dalam kategori penilaian tertinggi adalah persyaratan pelayanan. Penilaian pada ketiga aspek ini memberikan gambaran mengenai bagian layanan yang paling diapresiasi oleh pengguna.
Cegah Defisit Belanja, Negara Ini Pilih Jual Saham BUMN
Meskipun terdapat aspek yang meraih penilaian tertinggi, survei ini juga memetakan beberapa area layanan yang masih membutuhkan perhatian. Terdapat tiga aspek yang diidentifikasi masih perlu ditingkatkan oleh kementerian, yaitu kualitas produk layanan, kondisi sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, Triono menyatakan bahwa hasil survei ini secara langsung menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai langkah pelengkap dalam upaya perbaikan layanan, kementerian juga memanfaatkan Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik ini dimanfaatkan sebagai wadah dialog bersama para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan atas layanan yang diberikan.
