Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, meminta pemerintah untuk menaikkan indeks bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Permintaan ini didorong oleh perlunya penyesuaian nilai bantuan dengan kebutuhan riil peserta didik di berbagai jenjang sekolah.
Perbandingan Biaya Pendidikan dan Kebutuhan Siswa
Dorongan kenaikan indeks bantuan PIP tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengenai rata-rata pengeluaran pendidikan. Berdasarkan data BPS, rata-rata biaya pendidikan per siswa per tahun tercatat mencapai sekitar Rp 4,56 juta untuk tingkat SD, Rp 7,34 juta untuk jenjang SMP, dan Rp 10,19 juta untuk jenjang SMA/SMK.
Dengan rincian biaya tersebut, penyesuaian indeks bantuan dinilai krusial agar alokasi dana PIP dapat menutup kebutuhan pendidikan peserta didik secara lebih proporsional.
Eks Karo Humas Kemnaker Irit Bicara Usai Diperiksa KPK di Kasus Sertifikasi K3
Alokasi Anggaran Perlinsos dan Target Penerima
Di tingkat kebijakan fiskal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto membeberkan bahwa total anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2027 direncanakan mencapai Rp 549,9 triliun. Jumlah tersebut tercatat mengalami kenaikan sekitar 8,2 persen dibandingkan alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 508,2 triliun.
Anggaran perlinsos sebesar Rp 549,9 triliun tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai program jaring pengaman sosial pemerintah, yang meliputi: - Program Keluarga Harapan (PKH) - Program bantuan sembako - Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) - Penanganan bencana - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) - Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Bantuan pendidikan melalui KIP Kuliah dan PIP
352 Siswa SD di Lombok Tengah Diduga Keracunan MBG, SPPG Terancam Disuspensi
Untuk sasaran sektor pendidikan pada tahun 2027, pemerintah memproyeksikan target penerima manfaat PIP mencapai 22,1 juta siswa. Sementara itu, bantuan KIP Kuliah ditargetkan untuk menjangkau 1,1 juta mahasiswa.
Basis Data Penyaluran Sensus Ekonomi 2026
Airlangga menegaskan bahwa penyaluran program perlindungan sosial ke depan akan ditopang oleh data akurat yang bersumber dari Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS. Melalui pemutakhiran tersebut, sektor pertanian diintegrasikan ke dalam sensus perekonomian untuk pertama kalinya guna mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial.
