KPK Sita Mobil Hitam Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Saat OTT di Jakarta

Keberadaan kendaraan operasional tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh pihak lembaga antirasuah sebagai barang bukti penting. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Rabu, 5 Agustus 2026, bahwa mobil hitam tersebut memang aktif digunakan oleh Bupati Pemalang selama seluruh rangkaian peristiwa tertangkap tangan berlangsung di ibu kota. Setelah sempat disiagakan di area Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kendaraan tersebut direncanakan untuk segera dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur, guna kepentingan perawatan aset serta pengamanan barang bukti perkara.

Penindakan yang berujung pada penyitaan kendaraan ini merupakan bagian dari operasi berskala cukup luas yang dilancarkan oleh tim penindakan KPK di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers resmi yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis, 30 Juli 2026, terdapat sebanyak 21 orang yang ikut diamankan dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut. Jumlah pihak yang diamankan ini mencerminkan luasnya jangkauan penindakan awal yang dilakukan oleh tim KPK untuk mendalami dugaan praktik pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga

Sikap Kementerian Kesehatan Terhadap Kasus Dokter Cibir Pasien BPJS Kesehatan di Media Sosial

Dalam keseluruhan rangkaian operasi tangkap tangan ini, KPK berhasil mengamankan total barang bukti bernilai sekitar Rp2,7 miliar yang tersebar di beberapa lokasi berbeda. Salah satu temuan barang bukti yang sangat krusial didapatkan langsung dari dalam mobil hitam milik Anom yang dibawa ke Jakarta. Di dalam kabin kendaraan tersebut, petugas menemukan satu buah koper yang berisi uang tunai senilai Rp451 juta. Penemuan uang tunai dalam koper ini menjadi salah satu bukti fisik utama yang menguatkan keputusan penyitaan terhadap kendaraan operasional yang digunakan sang bupati saat beraktivitas di Jakarta.

Selain uang tunai yang berada di dalam kendaraan, penyidik KPK juga mengamankan sumber dana lain di beberapa tempat terpisah yang berkaitan dengan perkara ini. Di lokasi kediaman Mohamad Haris, tim KPK menyita uang tunai sebesar Rp300 juta. Penelusuran berlanjut ke sebuah bangunan yang dikenal sebagai 'rumah media'—tempat yang sebelumnya difungsikan sebagai rumah pemenangan Anom pada masa pemilihan kepala daerah (pilkada)—di mana petugas menemukan uang tunai tambahan sebesar Rp80 juta. Tidak berhenti pada uang fisik, penyidik turut mengamankan sebuah buku rekening atas nama Mohamad Haris yang mencatat saldo sebesar Rp670 juta. Rekening ini diduga kuat dimanfaatkan sebagai rekening penampung, dan seluruh dananya saat ini telah dicairkan serta diamankan secara resmi oleh pihak KPK.

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Capai 5,52 Persen, Lampaui Angka Nasional

Pengungkapan alur barang bukti yang tersebar di koper mobil, kediaman pribadi, hingga rumah pemenangan pilkada memberikan gambaran awal mengenai kompleksitas penanganan perkara ini. KPK menyatakan bahwa pihaknya tetap membuka peluang untuk mengembangkan perkara dugaan pemerasan ini ke arah potensi tindak pidana gratifikasi apabila ditemukan bukti-bukti baru yang relevan. Kendati demikian, terdapat batasan materiil yang masih didalami oleh penyidik, mengingat proses penyidikan dan klarifikasi terhadap 21 orang yang telah diamankan masih terus berjalan untuk menentukan konstruksi hukum secara utuh dan transparan.

Proses pemindahan fisik mobil hitam dari Gedung KPK Kuningan menuju Rupbasan KPK di Cawang menegaskan prosedur standar pengelolaan barang sitaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Langkah pengelolaan aset ini diambil untuk memastikan kondisi kendaraan tetap terjaga selama proses penyidikan dan pembuktian berlangsung hingga ke tingkat persidangan. Bagi masyarakat Kabupaten Pemalang dan publik secara luas, penanganan kasus yang menjerat Anom Widiyantoro ini menjadi sorotan penting terkait tata kelola pemerintahan daerah serta konsistensi penegakan hukum oleh KPK dalam mengusut tuntas dugaan pemerasan maupun potensi tindak pidana lainnya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap