Kinerja Keuangan Kementerian Sekretariat Negara dan Kontribusi Kawasan GBK Serta Kemayoran Tahun 2025

Kinerja keuangan Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2025 mencatatkan realisasi pada sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Hingga tanggal 31 Desember 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak tercatat mencapai angka Rp1,062 triliun. Angka realisasi tersebut berhasil menyentuh 144,38 persen dari target awal yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp736,07 miliar. Pencapaian pendapatan ini melibatkan peran dua Badan Layanan Umum yang dikelola oleh kementerian. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno tercatat memberikan kontribusi dengan menyetorkan dana sebesar Rp103,78 miliar kepada kas negara. Nilai setoran dari kawasan tersebut setara dengan 15 persen dari total pendapatan operasional mereka sepanjang tahun 2025. Sementara itu, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran juga turut menyetorkan dana ke kas negara sebesar Rp34,99 miliar, yang merepresentasikan 20 persen dari total pendapatan operasional kawasan tersebut.

Baca Juga

Penyesuaian Harga BBM SPBU Swasta dan Pertamina di Jabodetabek per Agustus 2026

Selain merinci pencapaian pendapatan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2025 juga menjabarkan realisasi serapan belanja kementerian. Dari total alokasi anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp6.815.364.242.000, kementerian telah merealisasikan penggunaan dana sebesar Rp6.278.269.967.571 hingga batas waktu 31 Desember 2025. Tingkat serapan anggaran belanja tersebut berada pada level 92,12 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang tersedia. Pengelolaan anggaran ini melibatkan banyak pihak, mengingat laporan keuangan kementerian merupakan hasil konsolidasi dari 17 satuan kerja yang berbeda. Berbagai satuan kerja yang pembukuannya disatukan dalam laporan ini meliputi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, serta Sekretariat Dukungan Kabinet. Laporan ini juga mengonsolidasikan data keuangan dari Badan Komunikasi Pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional, dan sejumlah satuan kerja pendukung lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara juga mendapatkan penilaian resmi dari otoritas pemeriksa keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2025, kementerian ini kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2025 ini sekaligus menandai pencapaian Kementerian Sekretariat Negara dalam mempertahankan standar pelaporan keuangan tertinggi selama 17 tahun berturut-turut. Rekor opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa putus ini telah dimulai dan terus dipertahankan sejak tahun 2009. Hal ini menunjukkan konsistensi jajaran kementerian dalam menjaga tata kelola dan pencatatan keuangan negara.

Baca Juga

Kenaikan Lalu Lintas Tol BSD dan Makassar Dongkrak Kinerja Nusantara Infrastructure

Sebagai pelengkap dari laporan pendapatan dan belanja, posisi neraca keuangan Kementerian Sekretariat Negara per tanggal 31 Desember 2025 turut dipaparkan. Total aset yang berada di bawah pengelolaan kementerian tercatat menembus nilai Rp638,97 triliun. Keseluruhan aset tersebut terbagi ke dalam beberapa klasifikasi utama, yang terdiri atas aset lancar, aset tetap, properti investasi, piutang jangka panjang, serta kategori aset lainnya. Pencatatan aset ini diimbangi dengan pembukuan kewajiban dan ekuitas kementerian. Berdasarkan laporan yang sama, jumlah kewajiban atau liabilitas yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara hingga akhir tahun 2025 mencapai angka Rp887,16 miliar. Sementara itu, nilai ekuitas kementerian pada periode pencatatan yang sama dibukukan sebesar Rp638,08 triliun, melengkapi postur neraca keuangan Kementerian Sekretariat Negara secara keseluruhan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap