Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 16,12 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan dana ini membuat total alokasi anggaran Kementerian PU meningkat menjadi Rp 114,59 triliun dari usulan kebutuhan awal yang sebelumnya diajukan sebesar Rp 219,81 triliun.
Penetapan alokasi anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9).
Rincian Alokasi per Direktorat Jenderal
Dari total anggaran Rp 114,59 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nilai Rp 37,30 triliun. Anggaran Bina Marga akan difokuskan untuk kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pembangunan beberapa titik baru jalan tol, pembangunan flyover dan underpass, hingga jembatan gantung.
Fadli Zon Ungkap Rekonstruksi Desa Adat Sade Butuh Anggaran hingga Rp 30 Miliar

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menerima alokasi terbesar kedua senilai Rp 32,57 triliun. Dana ini ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat periode 2026–2027, fasilitas sekolah keagamaan, sejumlah perguruan tinggi, pasar, serta rumah ibadah berupa masjid dan gereja.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan porsi Rp 30,66 triliun guna melanjutkan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta penyediaan air baku.
Untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp 12,15 triliun yang dialokasikan bagi penyediaan air minum, pengolahan air limbah dan persampahan, pembangunan gedung, serta penataan kawasan strategis. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 1,91 triliun diperuntukkan bagi dukungan manajemen dan teknis kementerian.
Orang Tua Murid TKIP-SDIP Laporkan UIN Jakarta ke Ombudsman Soal Sengketa

Kenaikan Alokasi Program Berbasis Masyarakat
Kementerian PU juga mencatatkan kenaikan pagu untuk program berbasis masyarakat pada tahun anggaran 2027. Anggaran program ini meningkat menjadi Rp 7,06 triliun untuk menjangkau sekitar 17.412 lokasi, naik dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp 5,48 triliun untuk sekitar 5.398 lokasi.
Cakupan program berbasis masyarakat pada 2027 tersebut meliputi 13.256 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembangunan 128 jembatan gantung, serta 3.988 lokasi program berbasis masyarakat di bidang permukiman.






