Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. Pemerintah menegaskan tidak akan segan menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha hingga pemrosesan hukum pidana bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid mengenai penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara khusus menyoroti laporan dari jajaran kepolisian mengenai indikasi kebakaran yang disengaja serta dugaan keterlibatan puluhan korporasi.
Pencabutan Izin dan Proses Pidana
Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas tanpa kompromi harus diberlakukan, terutama terhadap entitas bisnis atau perusahaan yang sebelumnya pernah dijatuhi sanksi namun tetap mengulangi perbuatannya membakar lahan.
Mendagri Dorong Pemda Terdampak Karhutla Segera Gunakan Bantuan Anggaran Penanganan

"Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya," tegas Prabowo.
Selain sanksi administratif berupa pencabutan seluruh izin operasi, Presiden meminta agar unsur pidana terhadap korporasi maupun individu yang terbukti bersalah tetap diselidiki secara mendalam. Untuk itu, Prabowo memberikan instruksi khusus kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mengerahkan seluruh jajaran personel kepolisian dalam mengusut tuntas setiap dugaan pelanggaran tersebut.
Kebakaran Pabrik Lampu di Tangerang Masih Berkobar Setelah 10 Jam

Penguatan Mitigasi dan Solusi Menyeluruh
Langkah penegakan hukum ini dinilai mendesak mengingat laporan yang diterima Presiden menunjukkan bahwa kondisi kerawanan terhadap bahaya karhutla masih cukup tinggi dalam kurun waktu satu setengah bulan ke depan. Pemerintah saat ini memfokuskan upaya untuk merumuskan dan mengeksekusi langkah-langkah solusi yang menyeluruh guna mengatasi ancaman bencana tersebut.
Prabowo juga menekankan bahwa penanganan karhutla yang tengah berjalan saat ini harus dijadikan bahan evaluasi fundamental dalam memperkuat sistem mitigasi bencana nasional. Ke depan, seluruh instansi terkait diminta melakukan persiapan dan langkah-langkah pencegahan secara lebih masif guna meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.






