Dewan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPC HIPPI) Jakarta Barat secara resmi menetapkan arah program kerja periode 2026–2029 dan menerbitkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah. Salah satu poin utama yang didorong adalah pembukaan akses kemitraan konkret antara pelaku usaha lokal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kesepakatan tersebut disahkan melalui forum Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) DPC HIPPI Jakarta Barat 2026 yang diselenggarakan di Restoran Simpang Raya Grande, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).
Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Barat Sony Novian menyampaikan bahwa agenda kerja yang disusun berorientasi langsung pada peningkatan kapasitas serta kemandirian para anggota. Fokus pembinaan mencakup penguatan literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan, hingga pembenahan kapasitas organisasi.
Festival DEB Pertamina 2026 Dorong Energi Terbarukan Jadi Motor Ekonomi Desa
Rekomendasi Kemitraan dan Iklim Usaha Berkeadilan
Selain menetapkan langkah kerja internal, forum RAKERCAB melahirkan rekomendasi yang ditujukan ke lingkup internal maupun eksternal. Rekomendasi internal diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIPPI dan DPD HIPPI DKI Jakarta. Sementara itu, rekomendasi eksternal ditujukan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Secara substansi, HIPPI Jakarta Barat meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan, memperluas kesempatan berusaha, dan memfasilitasi kemitraan pengusaha lokal dengan BUMN, BUMD, maupun pelaku usaha berskala besar. Organisasi ini turut menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan berkeadilan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Breaking News! IHSG Naik 1,39%, Bergerak Balik ke Level 6.500
Sekretaris Umum DPC HIPPI Jakarta Barat Randi Pakan menjelaskan bahwa perumusan seluruh program kerja telah melibatkan jajaran pimpinan serta seluruh peserta rapat. Dari sisi operasional, Bendahara Umum Andri Manik menggarisbawahi perlunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam merealisasikan setiap program organisasi ke depan.
Ketua Pelaksana RAKERCAB Dhani Taufiq Nurjaman memastikan seluruh rangkaian sidang pleno telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Pelaksanaan rapat kerja cabang ini juga mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman.
