Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang positif pada tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Survei ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai survei berskala nasional, SNLK 2026 melibatkan sebanyak 75.000 responden yang tersebar secara merata di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan hasil dari pelaksanaan survei tersebut secara terperinci. Berdasarkan hasil SNLK 2026, indeks literasi keuangan nasional berhasil mengalami kenaikan hingga mencapai angka 69,57%. Angka indeks literasi keuangan ini mencatatkan peningkatan sebesar 2,93% jika dibandingkan dengan level pada tahun 2025 yang berada di angka 2,93%. Melalui capaian indeks literasi tersebut, Amalia menjelaskan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 79 tahun kini telah memenuhi kriteria melek keuangan atau well literate.
Jika ditinjau berdasarkan wilayah geografisnya, indeks literasi keuangan untuk wilayah perkotaan tercatat relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Indeks literasi keuangan di perkotaan tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,54% poin. Di sisi lain, indeks literasi keuangan di wilayah perdesaan juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan mengalami kenaikan sebesar 4,55 basis poin. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin responden, tingkat literasi keuangan baik untuk laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan, sehingga level literasi keuangan antara keduanya saat ini dinilai sudah relatif berimbang.
BEI Pantau Ketat Saham MCAS dan FUTR Akibat Unusual Market Activity
Selain mengukur tingkat literasi, SNLK 2026 juga memaparkan perkembangan indeks inklusi keuangan di tingkat nasional. Indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2026 tercatat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya sebesar 92,74% menjadi 93,61%, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,87%. Secara spasial atau kewilayahan, terdapat tiga provinsi yang mencatatkan indeks inklusi keuangan tertinggi secara nasional. Ketiga provinsi tersebut secara berurutan dipimpin oleh DKI Jakarta pada posisi pertama, disusul oleh DI Yogyakarta di posisi kedua, dan Kepulauan Riau di posisi ketiga.
Meskipun terjadi peningkatan secara umum, hasil survei juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk penguatan ke depan. Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa capaian di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara menunjukkan bahwa masih dibutuhkan adanya ruang penguatan untuk lebih menguat ke depannya. Berdasarkan data yang dipaparkan, indeks inklusi keuangan di ketiga provinsi tersebut saat ini terpantau baru berada di kisaran 70%.
BPS Ungkap Penyebab Harga Daging Ayam Naik di 188 Daerah
Selain indeks inklusi yang masih berada di kisaran 70%, tingkat literasi keuangan di wilayah-wilayah tersebut juga tercatat berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Secara lebih rinci, tingkat literasi keuangan di Provinsi Papua Pegunungan tercatat hanya mencapai angka 17,65%. Sementara itu, tingkat literasi keuangan untuk wilayah Papua Tengah tercatat sebesar 34,62%, sedangkan untuk wilayah Papua Selatan berada pada angka 36,97%. Data kewilayahan dari SNLK 2026 ini menjadi acuan penting bagi pihak-pihak terkait untuk terus memperkuat pemerataan literasi dan inklusi keuangan di masa mendatang.
