Pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara mencatatkan kemajuan pada berbagai sektor, termasuk perkantoran yudikatif yang telah mencapai 12 hingga 14 persen. Sesuai kerangka perencanaan periode 2025–2029, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 48,8 triliun disiapkan guna mendukung konstruksi sarana utama serta penyediaan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat lembaga negara.
Memahami progres pembangunan fasilitas pemerintahan dan hunian ASN di IKN Nusantara memerlukan pencermatan terhadap target kewilayahan, regulasi, dan tahapan konstruksi yang sedang berjalan.
Komponen Kawasan dan Fasilitas Pemerintahan IKN
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) KIPP merupakan zona utama penyelenggaraan pemerintahan pusat di IKN dengan luas total mencapai 6.600 hektare. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025 serta Rencana Strategis Otorita IKN 2025–2029, target area terbangun di KIPP dan sekitarnya ditetapkan seluas 850 hingga 1.100 hektare.
Kompleks Yudikatif dan Plaza Keadilan Area perkantoran lembaga peradilan yang mencakup gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta Plaza Keadilan. Pengerjaan fisik klaster ini masuk dalam pembangunan Batch 2 periode 2025–2027 dan ditargetkan rampung pada akhir 2027.
Kawasan Legislatif Klaster perkantoran dan sarana pendukung bagi lembaga perwakilan rakyat yang telah mengantongi persetujuan Presiden dan berada dalam tahap konstruksi dengan target penyelesaian akhir 2027.
Infrastruktur Pemerintahan Pendukung Fasilitas penunjang operasional ibu kota yang terus dibangun meliputi Istana Wakil Presiden, Kantor Otorita IKN, tempat ibadah, serta Bandar Udara IKN.
Fasilitas Hunian dan Relokasi Aparatur Sipil Negara
Hunian Vertikal ASN Pembangunan rumah susun atau apartemen dinas yang dirancang untuk menampung tahap awal pemindahan pegawai negeri. Relokasi aparatur sipil negara ke IKN ditargetkan mencapai 1.700 hingga 4.100 ASN.
Fasilitas Hunian Lembaga Legislatif Paket hunian yang terdiri atas apartemen dan rumah tapak yang diperuntukkan bagi sekitar 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Desain perumahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
Indikator Strategis dan Target Pelaksanaan
Program Prioritas Otorita IKN 2026 Agenda kerja prioritas Otorita IKN tahun 2026 berfokus pada dua pilar utama, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN. Lingkup kegiatannya meliputi penataan ruang, pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif, penyediaan hunian vertikal, penguatan aksesibilitas dan konektivitas, pembinaan ASN, hingga penyelenggaraan tata kelola smart city.
Target Investasi Swasta Di samping pendanaan pemerintah, Otorita IKN menargetkan partisipasi pembiayaan non-APBN berupa investasi sektor swasta sebesar Rp 70 triliun untuk melengkapi sarana komersial dan fasilitas pendukung perkotaan.
Target Pemanfaatan Penuh 2028 Tenggat yang diharapkan oleh pimpinan lembaga negara untuk mulai memfungsikan IKN secara penuh sebagai pusat aktivitas ibu kota negara, sejalan dengan penyelesaian klaster kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
