Dalam forum diskusi bertajuk "Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia" di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan mekanisme di balik pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kerap diasumsikan memiliki batas angka yang seragam di seluruh Nusantara, padahal kenyataannya memiliki perbedaan mendasar antardaerah.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menegaskan bahwa kelompok desil 1 di satu wilayah seperti Jakarta belum tentu setara dengan desil 1 di Papua. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pendekatan pemodelan statistik yang menyesuaikan realitas sosial ekonomi masing-masing daerah.
Mengapa Desil 1 di Tiap Daerah Memiliki Standar Berbeda?
Penetapan desil pada dasarnya dirancang untuk menentukan peringkat (ranking) tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, BPS tidak menerapkan satu standar perhitungan yang diratakan secara nasional.
Perhitungan dan pemodelan statistik dilakukan dengan mempertimbangkan variasi kondisi geografis serta karakteristik sosial-ekonomi di setiap wilayah. Biaya hidup, struktur konsumsi, serta situasi geografis di Jakarta memiliki disparitas yang signifikan dibandingkan dengan Papua. Oleh karena itu, BPS menjalankan pemodelan khusus untuk setiap daerah sehingga nilai pengeluaran warga yang berada pada kategori desil 1 di satu provinsi tidak bisa disamakan langsung dengan desil 1 di provinsi lain.
Putusan Praperadilan Lodewyk Pusung Dibacakan Hari Ini
Mengapa Menggunakan Data Pengeluaran Bukan Pendapatan?
Dalam menentukan peringkat kesejahteraan masyarakat, BPS menggunakan data pengeluaran keluarga sebagai acuan utama. Pendekatan ini diambil karena ketiadaan basis data pendapatan masyarakat yang komprehensif.
Ketiadaan data pendapatan formal bagi seluruh lapisan warga membuat catatan konsumsi atau pengeluaran menjadi indikator paling objektif untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga. Melalui catatan pengeluaran, pemeringkatan dari desil 1 (kelompok masyarakat paling rentan) hingga desil 10 (kelompok paling sejahtera) dapat dipetakan secara terstruktur.
Bagaimana BPS Menghitung dan Memodelkan Peringkat Desil?
Untuk menyusun peringkat desil bagi puluhan juta keluarga, BPS memanfaatkan data karakteristik individu, rumah tangga, dan permukiman dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data latih (training data).
Temuan Jeriken-Pelampung di Selat Sunda Bukan Milik Rombongan Jurnalis
Dari data latih tersebut, BPS membangun model persamaan matematika guna memperkirakan nilai pengeluaran keluarga yang belum memiliki catatan konsumsi lengkap:
- Pemanfaatan Variabel Prediktor: BPS menggunakan variabel penduga鈥攕eperti kondisi fisik rumah, kepemilikan aset, serta karakteristik demografi rumah tangga鈥攗ntuk memperkirakan nilai pengeluaran per kapita terhadap lebih dari 90 juta entri data yang tidak memiliki informasi pengeluaran langsung.
- Tahapan Pemeringkatan Berjenjang: Proses pemeringkatan tidak langsung dilakukan di tingkat pusat. Urutan kesejahteraan disusun bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian digabungkan ke tingkat provinsi, hingga akhirnya membentuk pemeringkatan skala nasional.
Keterbatasan dan Risiko Ketidaksesuaian Data Lapangan
Meskipun model matematika dan metodologi sains data telah dirancang secara sistematis, Setia mengakui bahwa potensi kesalahan prediksi (error) dalam pemeringkatan desil tetap ada secara akademis dan statistik.
Akurasi model sangat bergantung pada mutu input data awal. Apabila data karakteristik rumah tangga dan pemukiman yang dimasukkan ke dalam model tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, hasil prediksi pengeluaran maupun penetapan kelompok desil yang dihasilkan juga berisiko tidak tepat.
