Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kini didorong untuk mengubah citranya di mata publik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar aparat Satpol PP bertransformasi menjadi wajah terdepan dari pelayanan publik yang humanis. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat pendekatan yang mengedepankan empati serta pelayanan langsung kepada warga. Dengan demikian, Satpol PP diharapkan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aparat penegak aturan yang kaku, melainkan sebagai sosok pelayan yang dicintai oleh masyarakat luas. Transformasi ini menjadi kebutuhan penting seiring dengan dinamika pelayanan pemerintahan yang menuntut kedekatan dengan warga.
Untuk mewujudkan transformasi tersebut, terdapat beberapa pedoman dan langkah nyata yang perlu diterapkan oleh setiap anggota dan pimpinan Satpol PP di lapangan. Panduan ini merangkum arahan penting yang disampaikan secara langsung dalam acara Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan pembekalan tersebut diselenggarakan di Pusdiklat PT. JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Mayjen TNI Edi Nurhabad, Executive Advisor PT. JISS Ari Yusuf Amir, serta Direktur Utama PT. JISS Brigjen TNI (Purn.) M. Gultan.
Langkah pertama untuk menjadi aparat yang dicintai adalah dengan memperluas orientasi tugas di lapangan. Anggota Satpol PP diimbau agar perannya tidak dipersepsikan sebatas pada penegakan Peraturan Daerah semata. Sebaliknya, mereka harus mulai aktif terlibat dan hadir melalui berbagai aksi sosial yang menyentuh kebutuhan sehari-hari warga. Contoh tindakan nyata yang didorong adalah membantu anak-anak menyeberang jalan dengan aman atau mendukung kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah. Kehadiran fisik yang membantu dalam aksi sosial ini akan memperkuat kedekatan aparat dengan warga secara langsung.
Helikopter Jepang Bantu Padamkan Kebakaran Hutan Kalbar
Langkah kedua adalah menyadari dan menjaga kualitas interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, kualitas interaksi antara petugas Satpol PP dan warga akan langsung membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Beliau mengibaratkan hal ini dengan sebuah toko, di mana jika pajangannya bagus, orang akan melihat toko itu bagus, tetapi jika pajangannya jelek, masyarakat akan langsung melabeli toko tersebut jelek. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan empati dan komunikasi yang santun harus selalu dikedepankan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Langkah ketiga adalah menyamakan standar kompetensi dan persepsi pelayanan di tengah keberagaman latar belakang anggota. Saat ini, personel Satpol PP di berbagai daerah memiliki latar belakang kepegawaian yang sangat beragam, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui pelatihan terstruktur seperti Training of Trainers, perbedaan latar belakang ini disatukan. Pelatihan ini sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman terhadap prosedur operasional serta membangun budaya pelayanan yang profesional dan berempati.
Padamkan Kebakaran Lahan di Majalengka, Petugas Temukan Warga Tewas Terbakar
Langkah keempat adalah menghadirkan inovasi pelayanan dan keteladanan dari para pimpinan. Aparat di lapangan dituntut untuk mulai berkreasi dan memiliki ide-ide baru guna mengembangkan pekerjaan mereka agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, para pimpinan Satpol PP di daerah diajak untuk menjadi teladan utama dalam mendorong perubahan budaya organisasi ini. Komitmen pimpinan sangat menentukan keberhasilan upaya menjadikan Satpol PP sebagai satuan yang benar-benar dicintai oleh masyarakat.
Dengan menerapkan langkah-langkah transformasi ini secara konsisten, Satpol PP dapat secara bertahap mengikis stigma negatif dan menggantinya dengan citra sebagai pelindung serta pelayan masyarakat yang humanis. Upaya kolaboratif dari tingkat pusat hingga daerah melalui pelatihan berkelanjutan diharapkan mampu mencetak aparat yang tidak hanya berwibawa dalam menegakkan aturan, tetapi juga selalu siap hadir sebagai penolong yang penuh empati di tengah-tengah masyarakat.
