Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai US$454,8 miliar pada Juli 2026. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level US$454,5 miliar pada Juni 2026, tetapi secara tahunan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,9 persen.
Kenaikan total ULN ini didorong oleh penambahan kewajiban sektor publik di tengah penyusutan utang pihak swasta. Posisi utang luar negeri pemerintah naik 3,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$218,4 miliar pada Juli 2026. Pertumbuhan utang pemerintah terutama dipicu oleh aliran masuk dana investor asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional, dengan struktur pembiayaan yang hampir seluruhnya merupakan pinjaman berjangka panjang.
IHSG Merosot 0,75 Persen ke Level 6.485 Pagi Ini
Berdasarkan alokasinya, utang pemerintah paling banyak dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen. Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib menyerap 20,7 persen, disusul pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Kondisi berbeda terjadi pada sektor swasta yang justru membukukan kontraksi 1,2 persen (yoy) dengan sisa posisi utang sebesar US$194,5 miliar. Pelemahan ini bersumber dari penurunan ULN perusahaan non-keuangan sebesar 1,4 persen (yoy) dan utang lembaga keuangan yang menyusut 0,3 persen (yoy). Komposisi utang swasta masih bertumpu pada empat sektor dominan, yakni industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, yang secara kumulatif mencakup sekitar 80,6 persen dari total ULN swasta.
Harga Emas Antam Turun Rp10 Ribu Jadi Rp2,592 Juta per Gram
Meskipun terjadi kenaikan nominal secara tahunan, struktur pembiayaan luar negeri nasional tetap terjaga, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,7 persen pada Juli 2026.
