Pemerintah mengatur batas usia pensiun dan hak jaminan ketenagakerjaan bagi karyawan sektor swasta melalui serangkaian regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Ketentuan ini memuat mekanisme usia berhenti kerja normal, penyesuaian usia klaim Jaminan Pensiun (JP) secara bertahap, serta hak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan kompensasi pemutusan hubungan kerja karena pensiun.
Batas Usia Pensiun dan Penyesuaian Berkala Program Pensiun
Dalam tata kelola ketenagakerjaan swasta, Permenaker Nomor 2 Tahun 1995 menetapkan usia pensiun normal pekerja berada pada batas 55 tahun. Apabila pekerja yang bersangkutan tetap dipekerjakan oleh perusahaan, batas usia pensiun tersebut dapat bertambah maksimal hingga 60 tahun.
Sementara itu, skema jaminan pensiun nasional yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Regulasi ini awalnya menetapkan batas pengajuan pensiun pada usia 56 tahun, dengan mekanisme penambahan 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya hingga batas maksimal mencapai 65 tahun. Berdasarkan skema peningkatan bertahap tersebut, batas usia pensiun program JP tercatat naik menjadi 57 tahun pada 2019, menjadi 58 tahun pada 2022, dan mencapai 59 tahun mulai 2025.
Ketentuan dan Syarat Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP BPJS Ketenagakerjaan di Portal SIAPkerja
Ketentuan Hak Pesangon dan Pencairan Manfaat JHT
Bagi pekerja swasta yang memasuki masa pensiun, hak finansial dari pemberi kerja diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 56. Pengusaha yang memproses PHK karena karyawan memasuki usia pensiun wajib membayarkan sejumlah hak, meliputi:
- Uang pesangon sebesar 1,75 kali dari ketentuan Pasal 40 ayat (2).
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar 1 kali dari ketentuan Pasal 40 ayat (3).
- Uang pengganti hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
Sebagai rujukan dasar perhitungan pesangon dalam Pasal 40 ayat (2), pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun menerima pesangon setara 1 bulan upah, sedangkan masa kerja 8 tahun atau lebih menerima nilai maksimal sebesar 9 bulan upah.
Di samping kompensasi dari perusahaan, pekerja berhak atas pencairan saldo Jaminan Hari Tua. Mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayarkan saat peserta mencapai usia 56 tahun. Ketentuan pembayaran manfaat JHT ini juga berlaku bagi peserta yang terdampak PHK maupun yang berhenti kerja atas inisiatif sendiri (resign).
Layanan iDebku Permudah Akses Riwayat Kredit dan Skor Pinjaman SLIK OJK secara Daring
Ragam Pengelolaan Pensiun dan Konteks Sektoral
Di Indonesia, pengelolaan dan pencairan dana pensiun berjalan melalui tiga pilar utama, yaitu Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang banyak digunakan sektor swasta, serta dana pensiun ASN yang dikelola oleh PT Taspen. Untuk penerima pensiun Taspen, pencairan manfaat mulai 1 Juli 2025 dapat dilakukan melalui jaringan Kantor Pos Indonesia dengan dukungan autentikasi digital aplikasi Andal by Taspen.
Penetapan batas usia pensiun di berbagai sektor terus disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan masing-masing. Di sektor aparatur penegak hukum, misalnya, revisi UU Polri oleh DPR menetapkan batas usia pensiun tamtama dan bintara maksimal 59 tahun, perwira pertama hingga perwira tinggi maksimal 60 tahun, serta perwira tinggi bintang empat maksimal 60 tahun yang dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai Keputusan Presiden. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa perubahan batas usia pensiun pada korps kepolisian tersebut dirumuskan sesuai kebutuhan tugas kedinasan.
