Pemerintah Arab Saudi kini berada di posisi serba sulit dalam merespons manuver militer kelompok Houthi. Di satu sisi, Riyadh berupaya keras menghindari perang terbuka berskala penuh demi menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, eskalasi agresif kelompok yang didukung Iran tersebut kian mengancam keamanan energi dan teritorial kerajaan, sehingga memicu dilema strategis yang pelik.
Kondisi keamanan di Semenanjung Arab memanas cepat setelah pasukan Houthi berhasil merebut Pulau Perim di mulut Laut Merah serta menguasai kota pelabuhan Mocha. Penguasaan dua titik vital tersebut memberi Houthi kendali langsung atas Selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur logistik energi terpenting di dunia. Situasi kian runyam menyusul serangan drone dari wilayah Irak yang menghantam dan memaksa penutupan pipa minyak utama Timur-Barat milik Saudi.
Penutupan pipa tersebut memberi pukulan telak terhadap pasokan minyak mentah. Pipa Timur-Barat sebelumnya difungsikan secara intensif untuk mengalihkan sekitar 5 juta barel minyak per hari dari Teluk Persia sejak penutupan Selat Hormuz akibat konflik dengan Iran. Terkait serangan terhadap infrastruktur pipa itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menuding Teheran sebagai pihak yang bertanggung jawab di balik aksi milisi proksinya di Irak.
Mendadak Tajir, TKW Dapat Warisan Rp14 M dari Majikan Hong Kong
Dilema Militer dan Terbatasnya Opsi Riyadh
Peneliti dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Cinzia Bianco, menilai Riyadh kini terjepit pada ruang gerak yang sangat sempit. Menurutnya, Arab Saudi memiliki pilihan yang benar-benar terbatas dalam menghadapi konflik berkepanjangan dengan Houthi.
Upaya Riyadh mencari bantuan militer langsung dari sekutu utamanya pun menemui kendala. Beredar laporan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi sempat dua kali menghubungi Presiden Donald Trump untuk meminta bantuan operasi serangan terhadap sasaran Houthi, namun permintaan intervensi militer langsung tersebut ditolak Washington. Kendati menolak melakukan serangan langsung, AS dilaporkan mengerahkan sekitar 100 penasihat militer ke Arab Saudi yang difokuskan pada bantuan intelijen.
Perbedaan narasi muncul dari mantan penasihat pemerintah Saudi, Nawaf Obaid. Ia menegaskan bahwa Riyadh tidak pernah meminta AS menggelar serangan udara, melainkan murni mengajukan permohonan dukungan pembagian data intelijen.
Peran Besar Energi Topang Telekomunikasi dan Layanan Publik RI
Potensi Serangan Balasan yang Tak Terelakkan
Di pihak Houthi, tekanan militer tidak akan dihentikan dalam waktu dekat. Kepala Kantor Berita Saba yang dikelola Houthi, Nasr al-Din Amer, menegaskan bahwa kelompoknya akan terus melancarkan tekanan militer terhadap Saudi sampai blokade ekonomi dan perjalanan di wilayah Yaman utara yang telah berlangsung selama 12 tahun dicabut sepenuhnya.
Meski Riyadh berusaha menahan diri dari perang habis-habisan, kalkulasi lapangan dinilai mulai bergeser ke arah bentrokan terbuka. Pakar Yaman dan penasihat risiko di Washington DC, Mohammed Al-Basha, memperingatkan bahwa berbagai indikator lapangan saat ini mengarah pada potensi aksi balasan berskala besar dari pihak Saudi. Hal senada diungkapkan analis geopolitik Saudi, Salman Al-Ansari, yang menilai serangan balasan dari pemerintah Yaman yang didukung Saudi kini hanya tinggal menunggu waktu.
