Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memungkinkan dokumen identitas kependudukan diakses secara digital melalui perangkat telepon seluler. Inovasi ini dihadirkan guna mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat secara lebih praktis dan terintegrasi.
Penyelenggaraan IKD ini memiliki landasan regulasi resmi, tata cara aktivasi terstruktur dengan verifikasi biometrik, serta integrasi layanan dokumen lain seperti akta kelahiran dan pembaruan sistem keamanan pemindaian data kependudukan.
Landasan Regulasi Penyelenggaraan IKD
Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 yang hingga saat ini masih berstatus berlaku. Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan IKD sekaligus menetapkan standar teknis untuk KTP elektronik (KTP-el).
Melalui Permendagri tersebut, pemerintah menetapkan kerangka operasional agar data kependudukan dapat ditransformasikan ke format digital tanpa mengesampingkan standar keamanan dan keabsahan dokumen negara.
Kebijakan Kepemilikan dan Keabsahan KTP Fisik
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa aktivasi IKD atau penggunaan KTP Digital tidak bersifat wajib bagi masyarakat. Kendati demikian, pemerintah tetap mengimbau warga untuk melakukan aktivasi IKD guna mendukung kemudahan administrasi.
Aturan Pemadanan NIK Menjadi NPWP untuk Transaksi Perpajakan DJP Online dan Pelaporan SPT
Penerapan IKD tidak serta-merta menggantikan atau membatalkan KTP-el fisik. Keberadaan KTP fisik tetap sah dan berlaku penuh. Kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sebagian penduduk yang belum memiliki telepon pintar (smartphone) atau belum terbiasa mengoperasikan smartphone dalam kesehariannya. Dengan demikian, IKD dan KTP fisik berfungsi saling melengkapi dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
Prosedur dan Syarat Aktivasi IKD
Proses aktivasi IKD membutuhkan pengawasan langsung dari petugas resmi karena melibatkan verifikasi dan validasi yang ketat menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition). Oleh karena itu, penduduk yang ingin melakukan aktivasi IKD perlu didampingi petugas dengan mendatangi Kantor Dukcapil atau Kantor Kecamatan sesuai domisili.
Masyarakat dapat mengunduh aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital yang telah tersedia di Google Play Store untuk perangkat Android dan App Store untuk perangkat iOS. Setelah itu, pemohon menjalani proses pemindaian wajah di hadapan petugas Dukcapil atau pihak kecamatan agar data biometrik tervalidasi secara akurat sebelum akun IKD dapat digunakan sepenuhnya.
Ditjen Dukcapil juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengaku menawarkan bantuan pendaftaran IKD melalui pesan pribadi. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan kanal resmi dan dilarang menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas demi menjaga keamanan identitas.
Aturan Pembelian BBM Subsidi Pertalite Menggunakan QR Code MyPertamina dan Batasannya
Layanan Pengurusan Akta Kelahiran Daring
Selain berfungsi sebagai identitas digital di ponsel, aplikasi IKD memfasilitasi pengurusan dokumen sipil lainnya secara terintegrasi. Lewat aplikasi IKD, warga dapat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran secara daring (online) tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
Layanan pengajuan akta kelahiran daring di aplikasi IKD telah dilengkapi dengan sistem enkripsi dan tanda tangan elektronik. Mekanisme pengamanan ini diterapkan untuk menjamin keaslian, integritas, dan keabsahan dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Ketentuan Pemindaian QR Code Dokumen Kependudukan
Sistem verifikasi dokumen kependudukan juga mengalami pembaruan mekanisme keamanan. Mulai 1 Januari 2026, kode QR (QR code) yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya tidak dapat lagi dipindai menggunakan Google Lens atau aplikasi pemindai QR code generik lainnya.
QR code pada dokumen kependudukan hanya bisa dipindai melalui aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemindaian melalui aplikasi IKD berfungsi secara khusus untuk memastikan bahwa dokumen kependudukan warga berstatus aktif, sah, dan terdaftar secara resmi di database Ditjen Dukcapil.
