Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN) melibatkan serangkaian pengujian kemampuan serta verifikasi administratif. Bagi peserta yang mengikuti formasi teknis maupun guru, pemahaman mengenai alur pengujian, arti status kelulusan, hingga tahapan pemberkasan sangat menentukan kelanjutan proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Apa Saja Rangkaian dalam Tahapan Seleksi Kompetensi Teknis PPPK BKN?
Tahapan seleksi kompetensi PPPK secara umum mencakup ujian kompetensi utama serta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang diselenggarakan pada rentang waktu terjadwal sebelum pengumuman kelulusan. Pada formasi teknis dan guru, pengolahan nilai akhir juga mengintegrasikan nilai seleksi manajerial, sosiokultural, serta afirmasi tertentu seperti Sertifikat Pendidik (Serdik) sebelum hasil resmi dipublikasikan.
BKN menyampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan dan pengumuman seleksi kepada instansi terkait melalui surat resmi, seperti yang dilakukan melalui Surat BKN Nomor 13497/B-KS.04.01/SD/D/2023. Pengumuman kelulusan dilakukan secara bertahap melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di tautan sscasn.bkn.go.id serta situs resmi kementerian terkait, seperti gurupppk.kemdikbud.go.id untuk seleksi guru.
Apa Arti Kode Kelulusan pada Hasil Seleksi PPPK?
Pada pengumuman hasil seleksi, status peserta ditandai dengan kode khusus berdasarkan regulasi yang berlaku, antara lain:
Syarat dan Alur Pendaftaran CPNS Jalur Kedinasan 2026 di Portal BKN
- Kode L: Menandakan peserta yang dinyatakan lulus seleksi, merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 347 Tahun 2024.
- Kode R3: Menandakan peserta dari kategori tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data pemerintah sesuai ketentuan MenPAN-RB.
Bagi pelamar yang belum dinyatakan lolos, pemerintah membuka ruang sanggah sesuai mekanisme dan regulasi yang ditetapkan oleh instansi pembina formasi, seperti ketentuan sanggah pada regulasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
Dokumen Apa Saja yang Wajib Diunggah Setelah Dinyatakan Lulus?
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN diwajibkan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing. Bersamaan dengan pengisian DRH, pelamar harus mengunggah sejumlah dokumen administratif penting, meliputi:
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari instansi berwenang.
- Surat Keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Keterlambatan dalam pengisian DRH atau kegagalan memenuhi kelengkapan dokumen hingga batas waktu yang ditentukan menyebabkan pelamar dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis.
Apa Sanksi jika Peserta Memilih Mengundurkan Diri?
Peserta yang telah lulus seleksi namun memutuskan untuk mengundurkan diri diwajibkan membuat serta mengunggah surat pengunduran diri resmi bermeterai 10.000.
Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi di SSCASN BKN, Ketentuan Dokumen dan Jadwal Resmi
Apabila peserta yang telah lulus tahap akhir atau sudah mendapatkan persetujuan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa larangan melamar pada penerimaan pengadaan Pegawai ASN untuk dua tahun anggaran berikutnya.
Formasi yang kosong akibat pengunduran diri atau pembatalan kelulusan dapat diisi oleh panitia seleksi pengadaan ASN menggunakan peserta dengan peringkat tertinggi berikutnya pada jabatan yang sama, setelah memperoleh keputusan rapat dan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Kapan BKN Berhak Membatalkan Kelulusan Peserta?
Pejabat Pembina Kepegawaian BKN memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan status kelulusan peserta maupun memberhentikan status pengangkatan PPPK dalam kondisi tertentu. Pembatalan ini dapat diberlakukan apabila peserta terbukti menyampaikan keterangan atau dokumen yang tidak benar, serta apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam paham radikalisme, baik selama tahapan seleksi berlangsung maupun setelah peserta diangkat menjadi PPPK.
