Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan ketimpangan kapasitas produksi dan persaingan tidak seimbang antara korporasi besar dengan usaha penggilingan kecil sebagai salah satu pemicu utama fluktuasi rantai pasok beras nasional. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (1/9).
Persoalan ini dinilai mengancam keberlangsungan ratusan ribu unit usaha penggilingan lokal di berbagai daerah, sekaligus mempengaruhi pembentukan harga gabah dan beras di tingkat pasar.
Ketimpangan Pasokan dan Ancaman bagi Penggilingan Kecil
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 161 ribu penggilingan beras skala kecil di seluruh Indonesia dengan total kapasitas terpasang mencapai 100 juta ton. Di sisi lain, volume gabah yang tersedia untuk digiling setiap tahunnya hanya berkisar 65 juta ton.
Kondisi semakin menekan penggilingan kecil karena pelaku usaha besar terus memperluas fasilitas produksinya hingga memiliki kapasitas gabungan sekitar 50 juta ton. Dengan ekspansi tersebut, penggilingan skala kecil diperkirakan hanya menyerap sisa pasokan sebesar 15 juta ton gabah.
Tekan Dwelling Time, Bea Cukai Jakarta Optimalkan PLB
Dominasi permodalan memungkinkan pemain besar membeli gabah kering dari petani dengan tawaran harga lebih tinggi, berkisar antara Rp6.000 hingga Rp7.000 per kg. Penggilingan kecil yang memiliki modal terbatas kerap kesulitan bersaing untuk mendapatkan bahan baku giling.
Praktik Label Beras Fortifikasi dan Tingginya Margin
Selain persaingan bahan baku, Amran menyoroti fenomena penjualan beras yang diproses oleh penggilingan besar. Gabah yang dibeli dengan harga bersaing tersebut diproses ulang dan dipasarkan sebagai beras fortifikasi dengan harga jual eceran mencapai Rp26.000 per kg. Selisih harga tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp13.000 per kg bagi korporasi.
Namun, hasil pengujian laboratorium menunjukkan indikasi ketidaksesuaian mutu. Beras yang dijual dengan label fortifikasi tersebut ditemukan tidak mengandung kadar vitamin sebagaimana klaim yang tertera pada kemasan. Penyelidikan atas dugaan pelanggaran label ini telah berjalan selama satu bulan untuk melengkapi bukti sebelum tindakan administratif maupun hukum dijalankan.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah menerapkan skema penyerapan gabah di bawah harga batas Rp6.500 per kg. Begitu harga di lapangan melampaui angka tersebut, pembelian oleh pemerintah dihentikan agar pasar swasta dapat bergerak secara wajar.
Resmi Jadi Gubernur BI, Destry Damayanti Prioritaskan Kebijakan Pro-Stability
Kondisi Stok Cadangan Beras dan Tren Kenaikan Harga BPS
Stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini tercatat sekitar 5 juta ton. Untuk menghindari penurunan mutu akibat penumpukan di fasilitas penyimpanan, Amran mengusulkan agar sebagian stok CBP dapat diolah serta didistribusikan sebagai beras kualitas premium melalui pembahasan rapat koordinasi terbatas (rakortas).
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tekanan harga beras masih berlangsung hingga Agustus 2026. Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan berada di angka Rp14.213 per kg, naik 1,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau meningkat 5,52 persen secara tahunan.
Kenaikan di tingkat penggilingan dipicu oleh lonjakan harga beras medium yang naik 1,48 persen secara bulanan (4,03 persen secara tahunan) serta beras premium yang naik 1,22 persen secara bulanan (10,07 persen secara tahunan). Pada rantai distribusi berikutnya, harga rata-rata beras mencapai Rp14.901 per kg di tingkat grosir dan Rp15.641 per kg di tingkat eceran, dengan 132 kabupaten/kota mencatatkan peningkatan indeks perkembangan harga beras hingga pekan ketiga Agustus.
